Jadi Negara Maju, AS Bakal Cabut Subsidi Bea Masuk Impor bagi Indonesia?

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah — Sebuah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Penyebab kinerja ekspor sedikit melambat karena dipengaruhi penurunan aktivitas manufaktur dan mitra dagang utama, seperti AS, China, dan Jepang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) telah mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang dan memasukannya ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income). Dengan begitu, banyak yang beranggapan Indonesia kini telah naik kelas menjadi negara maju.

Kendati begitu, pemberian status baru tersebut juga akan membuat Amerika Serikat (AS) mencabut fasilitas potongan bea masuk impor atau General System of Preference (GSP). Alhasil, produk-produk Indonesia akan kesulitan bersaing di pasar Negeri Paman Sam.

Lantas, kapan AS bakal mulai mencabut subsidi bea masuk impor bagi produk-produk asal Indonesia?

Saat ditanya hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam mengatakan, finalisasi kebijakan itu harus melalui legislasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Pemerintah Amerika Serikat.

"Wah belum tahu kapan pastinya. Penerapan negara majunya kan melalui WTO. Imbasnya ke GSP akan perlu proses lagi di Pemerintah Amerika," kata Piter kepada Liputan6.com, Rabu (26/2/2020).

Menurut dia, izin pencabutan subsidi bea masuk impor tersebut tak bisa diprediksi akan memakan waktu berapa lama. Sebab, secara proses bergantung pada kesepakatan antar dua negara.

"Amerika merencanakan menghapuskan GSP untuk Indonesia sejak 2018, enggak pernah jadi. Jadi itu bergantung proses negosiasi kedua negara juga," jelas dia.

Di sisi lain, Piter menilai Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada pemberian GSP oleh AS. Jika itu dicabut, ia menganggap Indonesia nantinya akan kesulitan meraih pasar ekspor di Negeri Paman Sam.

"Kita masih membutuhkan fasilitas GSP, karena tanpa fasilitas tersebut akan sulit bagi kita untuk bersaing memperebutkan pasar ekspor di Amerika. Kenyataannya memang kita belum bisa dikategorikan sebagai negara maju," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi menekankan kekayaan bangsa kita saja tidak cukup, perlu ada lompatan besar dalam pengelolaan kekayaan negara agar bangsa indonesia lebih maju.

2 dari 2 halaman

Indonesia Masih Butuh Dukungan AS Meski Sudah Jadi Negara Maju

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Indonesia masih butuh bantuan ekonomi dari negara maju seperti AS meski AS sendiri mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang.

"Kita tetap memerlukan dukungan internasional, terutama investasi langsung sangat kita butuhkan," ujarnya di Kompleks Bappenas, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Ia kemudian membeberkan alasan dipilihnya bantuan investasi langsung. Karena mulai berkurangnya dana pembiayaan hang berasal dari dalam negeri.

"Karena pendanaan pembiayaan dalam negeri sudah terbatas, jadi mau tidak mau kita harapkan bentuk investasi langsung," terangnya.

Selain investasi langsung, Indonesia juga masih berharap bantuan lain dari negara maju. Seperti pemberian fasilitas murah jangka panjang dan kerjasama ekonomi lainnya.

Saat disinggung pendapatnya terkait predikat baru Indonesia sebagai negara maju. Dia meyakini sudah ada perhitungan khusus, yang menitik beratkan kondisi ekonomi nasional.

"Itu kan negara donor memberikan kategorisasi, cara memberikan fasilitas untuk negara ekonomi, kelasnya dimana (kategori)," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com