Sukses

Menteri Basuki Beberkan Rencana Besar Atasi Banjir di Jakarta

Untuk penanganan Sungai Ciliwung, pemerintah telah menyiapkan masterplan sejak 1973, yang kemudian dikaji ulang pada 1997 dan 2007.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi. Dengan begitu, ia menekankan perlunya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai. Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum," jelas Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2020).

Untuk penanganan Sungai Ciliwung, ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan masterplan sejak 1973, yang kemudian dikaji ulang pada 1997 dan 2007. "Insya Allah dengan mengerjakan masterplan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta," kata Menteri Basuki.

Menurut pemaparannya, Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Sodetan (floodway) dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung.

"Di hulu Ciliwung kita sedang bangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, nanti di tengah di Bidara Cina ada Sodetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Kapasitas Sungai

Dari masterplan tersebut, ia melanjutkan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari rencana keseluruhan 33 km. Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana 42,8 km.

Lalu di Kali Pesanggrahan dengan realisasi sepanjang 21,7 km dari rencana 42,8 km, dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28,6 km dari rencana 35,7 km. Untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di alur sungai, Kementerian PUPR telah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa Pasar Rumput.

Kementerian PUPR juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter. Sodetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik (m3) per detik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncaknya dengan debit 500m3 per detik.

 

3 dari 3 halaman

Banjir Bekasi

Telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta pada 26 Desember 2019 lalu.

"Untuk wilayah outletnya sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya, tinggal wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung," terang Menteri Basuki.

"Sedangkan untuk pembebasan lahannya dibutuhkan 8.054 m2, dimana 3.758 m2 milik Pemprov DKI dan sisanya lahan milik masyarakat. Saat ini tinggal menunggu penlok dari Gubernur DKI Jakarta selanjutnya pembebasan lahan dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam 6 bulan," tambahnya.

Terkait pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Menteri Basuki menyatakan sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun ini akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

"Direncanakan secara bertahap dimulai pada September 2020 untuk penanganan kali Bekasi dari hulu di Gunung Pancar dan Gunung Geulis sampai ke hilirnya di Cikarang Bekasi Laut (CBL)," pungkas dia.