Nasabah Tolak Opsi Likuidasi Jiwasraya

Untuk itu, ia juga berpesan agar jajaran OJK tidak boleh lepas tangan di dalam penyelamatan Jiwasraya. Ini mengingat kasus gagal bayar Jiwasraya tak lepas dari lemahnya pengawasan OJK selama bertahun-tahun.

"Kalau pengawasan yang dilakukan OJK benar tidak akan terjadi seperti ini. Bahkan pada 2016 BPK pernah melaporkan ada yang salah dengan Jiwasraya. Kalau saat itu ditindaklanjuti dengan benar harusnya tidak akan seperti sekarang," tutur Machril.

Seperti yang diketahui, terdapat 4 masalah utama yang menjadi faktor Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap hak nasabah.

Pertama, kesalahan pembentukkan harga (mispricing) di dalam penerbitan produk tradisional dengan bunga 14% net dan produk JS Savings Plan yang memiliki bunga pasti di antara 9-13 persen.

Kedua, lemahnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan OJK dalam berinvestasi di mana Jiwasraya banyak melakukan investasi-investasi pada high risk asset untuk mengejar high return.

Ketiga, adanya rekayasa laporan keuangan (window dressing) demi menutupi kondisi defisit ekuitas Jiwasraya yang sebenarnya, akibat kerugian atas investasi dan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG). Rekayasa laporan keuangan ini berjalan selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh pengawas meskipun tiap 3 bulan sekali perusahaan asuransi wajib melaporkannya.

Keempat, adanya tekanan likuiditas dari produk Savings Plan lantaran nasabah mulai menarik investasinya karena mulai menaruh curiga dengan imbal hasil yang dijanjikan.