Airlangga Sebut Kurang Koordinasi Jadi Biang Kerok Paket Kebijakan Jokowi Tak Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Pada masa pemerintahan periode pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sayangnya, sampai saat ini ada beberapa paket kebijakan yang tidak berjalan dengan maksimal.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan beberapa alasan tidak tercapainya paket kebijakan ekonomi jilid I Presiden Joko Widodo. Dia mengakui, sebanyak 16 paket kebijakan di lima tahun pertama belum berjalan maksimal.

Airlangga mengatakan, Ketakberhasilan paket kebijakan ekonomi jilid I tersebut dikarenakan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Utamanya menyangkut terhadap proses perizinan dan investasi.

"Kebijakan paket 16 ada beberapa belum bisa dilaksanakan karena koordinasi terbatas," kata dia di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Mantan Menteri Perindustrian ini mencontohkan, beberapa hal yang belum disepakati dalam kebijakan ekonomi jilid I yakni penetapan harga gas industri sebesar USD 6. Kemudian, negatif list di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak berjalan.

"Kalau kita gunakan sistem seperti itu transformasi hanya berjalan 10 tahun ini kita tidak ingin hendaki," jelas dia.

Untuk itu, lanjut Airlangga pemerintah saat ini tengah membuat terobosan baru melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan sapu jagat ini diharapkan akan menggairahkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: