Tol Pontianak-Singkawang akan Perkuat Akses ke Pelabuhan Kijing

Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi cikal bakal dari tol Trans Kalimantan. (Dok Jasa Marga)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pembangunan Jalan Tol Pontianak-Singkawang yang akan menjadi jalur tol pertama di tanah Kalimantan Barat (Kalbar).

Danang menyampaikan, inisiasi proyek ini dimaksudkan untuk memperlancar arus konektivitas menuju Pelabuhan Kijing di Pontianak yang kini tengah dikembangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kalau Pelabuhan Kijing itu besar, tanpa ada lane connectivity bagus, itu nasibnya akan sama dengan persoalan yang dihadapi Priok, Tanjung Perak, dimana konektivitas jaraknya itu yang jadi hambatan daya saing," ujar dia di Jakarta, Senin (9/3/2020).

"Jika Pelabuhan Kijing tuntas diselesaikan, kita juga bangun pada saat yang sama konektivitas darat yang lebih bagus lewat jaringan jalan tol dar Pontianak-Singkawang yang diharapkan di antaranya dia bisa melayani sentra-sentra produksi barang, khususnya barang hasil perkebunan," tambahnya.

Oleh karenanya, ia menambahkan, pemerintah mendorong beberapa prakarsa dari badan usaha untuk mengusulkan konsep pembangunan Tol Pontianak-Singkawang. Dalam pembentukan konsorsium, salah satu investornya akan berasal dari Malaysia.

2 dari 2 halaman

Konsorsium

Proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Banda Aceh-Sigli sepanjang 74,82 km. (Dok Kementerian PUPR)

Dia menyatakan, pemerintah membuka harapan bagi pihak pengelola pelabuhan untuk ikut berpartisipasi dalam tim konsorsium.

"Harapan kita dengan adanya integrasi ini maka daya saingnya harganya bisa semakin bagus, secure land connectivity dari Pelabuhan Kijing," kata Danang.

Saat ditanya kapan pengerjaan proyek Tol Pontianak-Singkawang akan dimulai, Danang memperkirakan itu akan terjadi antara 1,5-2 tahun mendatang.

"Kalau sekarang baru proses studi. Barangkali setelah nanti ada penunjukan prakarsa resmi pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono) ya. Kalau semua lancar barangkali 1,5 hingga 2 tahun dari sekarang baru mulai," pungkasnya.