Sri Mulyani: Batalnya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Buat Semua Berubah

(Foto: Merdeka.com/Wilfridus S) — Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Wilfridus S)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan seluruh arah kebijakan pemerintah akan berubah secara otomatis pasca Mahkamah Agung membatalkan keaikan iuran BPJS Kesehatan. Salah satu instrumen akan berubah yakni terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Keputusan tersebut buat ini semua berubah. Apakah Presiden sudah informasikan? Tentu sudah. Makanya kita pelajari, kita berharap masyarakat tahu ini konsekuensinya besar terhadap JKN. Karena kalau bicara eksosistem, enggak mungkin satu sistem dicabut, sisanya pikirin sendiri kan enggak gitu. Kita lihat penuh," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (10/3).

Untuk melihat dampak perubahan tersebut, pemerintah nantinya akan mengambil langkah secara berkeadilan. Di satu sisi, pihaknya juga akan meminta BPJS Kesehatan untuk tetap transparan melaporkan biaya operasional, gaji, hingga defisit neraca keuangannya hingga saat ini.

"Pasti ada langkah-langkah pemerintah untuk amankan kembali JKN itu secara sustain. Asas keadilan gotong-royong manfaat biaya dan transparansi, kita minta BPJS transparan, biaya operasi berapa, dan berapa gajinya, defisit berapa," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.

2 dari 2 halaman

Untuk Tambal Defisit

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Diprediksi Pilih Turun Kelas — Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Semua perhitungan sudah dilakukan matang untuk keberlangsungan BPJS Kesehatan.

"Kita juga sangat paham mungkin tidak semua puas tapi itu pilihan policy pemerintah sangat hati-hati pertimbangkan seluruh aspek. Pertama aspek keberlangsungan program JKN," kata dia.

Dia melanjutkan BPJS Kesehatan juga di desain oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan secara penuh. Namun, tidak lupa juga mempertimbangkan dari sisi manajemen maupun keuangannya.

"Jadi kami lihatnya dari sebuah ekosistem, enggak sepenggal-penggal, kita lihat keseluruhan peserta dan seluruh kesehatan keuangan BPJS dan keseluruhan fasilitas kesehatan yang 2.500, rumah sakit, apotek, pekerja kesehatan, dokter, medikal semua itu ekosistem kita coba tuangkan dalam perpres itu," tegasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS
Iuran BPJS naik
Iuran BPJS Kesehatan Naik