Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Bagaimana Nasib yang Sudah Telanjur Bayar?

Liputan6.com, Jakarta - Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung perlu dijadikan momentum untuk membenahi sistem jaminan sosial nasional, khususnya sistem jaminan kesehatan nasional.

"Pemerintah dan DPR duduk bersama membahas soal ini, merancang kembali desain ulang tentang bagaimana sistem jaminan sosial nasional khususnya dalam aspek kesehatan. Kita tata kembali dengan baik," ujar Wakil Ketua Komisi IX Melky Laka Lena, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Persoalan yang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional dapat menemukan jalan keluar yang komprehensif dan jangka panjang demi sistem jaminan sosial nasional yang lebih baik lagi.

"Ini menjadi momentum sebenarnya agar berbagai aspek yang selama ini menjadi persoalan yang, terkait kepesertaan, pembiayaan layanan yang diperoleh dan sebagainya itu bisa betul-betul dituntaskan," tegas dia.

Terkait skema pengembalian iuran yang sudah dibayarkan baik oleh pemerintah maupun individu, lanjut dia, tentu BPJS Kesehatan sudah harus memikirkan mekanisme teknisnya. Yang diperhatikan, yakni skema yang dipilih tidak merugikan pihak yang membayar iuran maupun BPJS Kesehatan.

"Misalnya kan BPJS Kesehatan punya data peserta yang sudah membayar (iuran). Kalau dia masuk kategori PBI atau Penerima Bantuan Iuran, baik APBN, ada 97 juta kurang lebih. Kemudian PBI Provinsi dan Kabupaten/Kota ada 37 juta. Berarti harus mengembalikan ke kas negara kan, baik ke pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar dia.

"Kalau peserta mandiri tentu itu urusan pribadi. Kalau dia dibayar perusahaan tentu perusahaan yang menerima pengembalian. Teknisnya saya kira bagaimana agar BPJS Kesehatan mengatur yang harus dikembalikan itu, jadi saja iuran bulan berikutnya. Itu bisa bisa diatur lebih teknis kan," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com