Tol Laut Sebaiknya Dikelola Badan Khusus

20161025-Tol-Laut-IA7 — Budi Karya Sumadi bersama rombongan saat diatas KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - National Maritime Institute (NAMARIN) mengusulkan pembentukan badan khusus untuk kelola Tol Laut. Lembaga ini harus diisi oleh orang yang memang mumpuni di sektor logistik dan kelautan.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengungkapkan, sebagai sebuah sistem logistik yang berskala nasional, Tol Laut perlu dikelola oleh lembaga yang mampu mengkoordinasikan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait.

"Saya lihat lima tahun ini, Kemenhub sudah berupaya maksimal. Tol Laut terlalu luas, sementara (kemampuan) Kemenhub terbatas. Lagipula, sebagai regulator tidak baik bekerja terlalu operasional", jelas Rusdi seperti ditulis pada Jumat (13/3/2020).

Menurutnya, Kemenhub sebenarnya sudah cukup kuat dalam mengendalikan biaya logistik. Terutama voyage cost yang memang disubsidi.

Namun ada biaya-biaya lain yang tidak disubsidi, yaitu Terminal Handling Charge, biaya TKBM, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan, dan biaya moda transportasi lain. Untuk biaya-biaya lain tersebut, tak semua dapat dikendalikan secara efektif oleh Kemenhub.

Kemudian, keterbatasan Kemenhub yang menyolok adalah pada pengendalian harga barang yang ditentukan oleh supply dan demand.

"Soal harga jual barang, saya kira kemendag dan pemda lebih efektif," ujar Siswanto.

Siswanto menekankan, Lembaga khusus Tol Laut tersebut nantinya akan diisi oleh orang-orang yang memahami masalah pelayaran dan logistik dan harus diberi mandat penuh oleh Presiden agar efektif.

"Lembaga inilah yang akan menyelamatkan nasib tol laut, paling tidak, dalam periode kedua ini. Sehingga, Presiden bisa tegak kepalanya karena janjinya bisa ditunaikan," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berkat Tol Laut, Biaya Logistik Jadi Lebih Murah ke Pulau Sabu

2 dari 2 halaman

Tol Laut Belum Optimal, Jokowi Sentil Sejumlah Menteri

20161025-Tol-Laut-IA4 — Petugas bersiaga sebelum keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan laporan tarif pengiriman barang dari Jakarta menuju kota lain jauh lebih mahal dibandingkan ke luar negeri. Sebab itu dia meminta kepada para menteri untuk mengontrol agar tol laut dapat digunakan secara efektif.

"Saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal. Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Tol Laut di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Kamis 5 Maret 2020.

Membedah Makna di Balik Ornamen Keris Jokowi Berlapis Emas

"Apakah masalah ada di pelabuhan seperti urusan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logsitik tidak efisien," tambah Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada seluruh kementerian untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesimbangan muatan barang.

Dia menjelaskan saat ini muatan barang di tol laut ketika berangkat dari wilayah barat ke timur selalu penuh. Tetapi ketika berlayar sebaliknya tidak punuh, hal tersebut tidak menandakan kata dia tidak ada keseimbangan.

"Ketidakseimbangan ini coba dilihat kembali," ungkap Jokowi.

Bakal Direvitalisasi, Stasiun Tangerang Akan Dilengkapi Fasilitas Integrasi Antarmoda

Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
Tol Laut