Sri Mulyani Minta PNS Kemenkeu Tak Ikut Panik dan Sebar Hoaks Soal Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Pejabat Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan jajarannya untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks tentang virus Corona. Dia ingin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tidak membuat panik masyarakat.

"Dalam kondisi dunia yang seperti ini, bukan ikut panik atau kebanyakan waktu untuk mem-forward WA (WhatsApp) yang tidak berguna," kata Sri Mulyani dalam pidato Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Sebaliknya, dia ingin pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan fokus berpikir dan berinovasi dalam menghadapi krisis akibat virus Corona. Pihaknya pun sedang meneliti kondisi keuangan negara. Terutama kebijakan fiskal maupun non-fiskal untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi ekonomi global.

"Ini artinya seluruh jajaran kementerian keuangan harus berpikir keras," kata Sri Mulyani.

Dia meminta pegawainya untuk bisa melakukan yang di luar dari kebiasaan. Belajar dari masa lalu, belajar di negara lain pada sisi penerimaan negara pajak bea dan cukai penerimaan negara bukan pajak atau hibah. Instrumen tersebut harus bisa menolong ekonomi dan masyarakat yang pasti akan terkena dampak negatif dari kondisi global.

Begitu juga dari sisi belanja. Belanja negara harus benar-benar efektif dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk yang paling prioritas. Apalagi pada saat penerimaan negara mengalami tekanan yang sangat besar.

"Makin penting bagi kita untuk meyakinkan bahwa belanja itu memang betul untuk yang prioritas. dan belanja tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan di dalam mendorong ekonomi," tutur Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla atau JK bersilaturahmi dengan Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara. JK ditemani Menkeu Sri Mulyani selaku Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

2 dari 2 halaman

Sisi Pembiayaan

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dia meminta pada sisi pembiayaan untuk terus melakukan inovasi. Melihat market atau pasar secara cermat baik dalam negeri maupun luar negeri. Pun dengan surat berharga negara (SBN) maupun instrumen lain.

Dalam suasana market yang sangat bergejolak, Kementerian Keuangan dituntut untuk terus memberikan pembinaan (guidance). Tak hanya itu, pihaknya juga dituntut untuk terus memberikan kepemimpinan (leadership), kejelasan (clurity). Sebab dalam situasi ini semua akan melihat kepada pemerintah. Utamanya dalam hal ini kementerian keuangan menjadi salah satu institusi yang akan dilihat.

Untuk itu Sri Mulyani mengajak jajarannya merapatkan barisan dalam meneliti instrumen, policy, regulasi dan bahkan sikapdalam melayani dan meneliti kondisi yang berkembang secara cepat. Pikiran terbuka, sikap, positif dan sinergi kolaborasi jadi sebuah keharusan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com