Kementerian Koperasi dan UKM Fokus Skema Pembiayaan Berbasis Komoditas

Diskusi dengan tema "Koperasi dan UMKM Penyelemat Ekonomi Indonesia", di kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (13/3/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, menargetkan penyaluran dana bergulir untuk KUMKM mencapai 100 persen sampai akhir tahun sesuai dengan visi dan misi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Target ini akan dicapai dengan menggunakan skema dan model penyaluran kepada koperasi yang berbasis komodititas.

"Di tahun 2020 ini target kita 12 ribu koperasi, kita baru mencapai 20,46 persen. Apa yang diharapkan Pak Menteri untuk percepatan itu bisa dilakukan," kata Supomo dalam diskusi "Koperasi dan UMKM Penyelemat Ekonomi Indonesia", di kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (13/3/2020).

Supomo pun menjabarkan target dan kinerja sampai Maret 2020. Pertama, penerima pinjaman ditargetkan 12 ribu penerima, untuk Maret sendiri sudah ada 2.456 penerima. Kedua, komitmen pinjaman target tahun ini sebesar Rp 1,5 triliun, untuk Maret baru sebesar Rp 180,7 miliar.

Ketiga, dana yang disalurkan targetnya Rp 1,85 triliun, dan kini Maret baru mencapai Rp 73,1 miliar. keempat, penanganan pinjaman targetnya 1,08 persen, untuk capaian Maret baru 0,18 persen. Kelima pendapatan layanan targetnya Rp 130,6 miliar atau 90 persen, untuk Maret baru capai Rp 17,04 miliar atau 11 persen.

Dengan proposisi nilai yang ditawarkan berupa berbiaya murah, proses mudah dan cepat, dan skema pembiayaan sesuai kebutuhan.

Selain itu, dirinya juga akan mengelaborasi simpan pinjam dengan UKM, karena menurutnya UKM bisa bekerja sama dengan koperasi untuk menumbuhkan Koperasi.

"UKM ini memang berwadah dengan koperasi, mungkin LPDB akan membuat terobosan untuk kerjasama dengan UKM. Saya yakin di tempat Pak Leo (Direktur Utama Smesco Indonesia, Leonard Theosabrata) itu bukan hanya koperasi yang banyak UMKM-nya," ujarnya.

Maka dirinya akan melakukan survei lagi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk basis komoditi. Karena LPDB sendiri tidak memiliki cabang, oleh karena itu perlu bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya dengan pihak SMESCO.

"LPDB sedang menjalankan beberapa komoditi. Saya siap berkolaborasi dengan pak Leo," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tanda tangani surat keberatan bersama untuk Uni Eropa.

2 dari 2 halaman

Fokus Sawit

Sawit Jambi — Industri perkebunan sawit di Jambi menginspirasi pembuatan sebuah film dokumenter berjudul The Green Lie. (Foto: Dok Humas Pemprov Jambi/B Santoso)

Selanjutnya, skema penyaluran dan pembiayaan LPDB yakni pada sektor komoditas produksi kelapa sawit, yang di dalamnya pembiayaan pupuk dan saprotan, kemudian skema pembiayaan sektor kopi (kopi Baburayyan, KUD HT Purba, KUD HT Silimakuta), serta skema pembiayaan sapi perah (KPS Cianjur Utara).

Menurutnya Indonesia ini memiliki banyak potensi, seperti di sektor kelapa sawit. Banyak negara di Eropa dan lainnya yang membutuhkan sawit, karena mereka tidak bisa menanam dan memproduksi sawit, maka dari itulah peluang bagi Indonesia untuk mengelola skema pembiayaan ini supaya menjadi komoditas yang unggul.

"Ternyata negara lain ngiri karena Indonesia punya sawit, enak banget Indonesian memiliki komoditi kelapa sawit, seperti gebrakan presiden Jokowi membuat biodesel B20, B30, dan B50, makasih Jokowi sudah bikin gebrakan," ujarnya.

Di sisi lain ia meninjau, skema pembiayaan berupa uang yang disalurkan harus berbalik lagi, karena menurut dia dana bergulir itu bukan dana sumbangan, melainkan agar dana tersebut bisa terus berlanjut, tidak mati begitu saja.

Kementerian Koperasi dan UKM
Organisasi
Kementerian Koperasi dan UKM adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM
Pembiayaan Produktif
komoditas