Tak Tarik Pajak Pekerja Manufaktur, Sri Mulyani Kehilangan Pendapatan Rp 8,6 T

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meluncurkan kebijakan stimulus kedua sebagai upaya menangkal dampak penyebaran virus Corona. Salah satunya adalah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan khusus pekerja di sektor manufaktur selama satu semester atau enam bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menanggung Rp 8,6 triliun PPh 21 karyawan manufaktur yang tidak dibayarkan selama 6 bulan ke depan. Jumlah tersebut untuk pajak gaji April hingga September.

"Relaksasi kami berikan selama ini 6 bulan dan dimulai April sampai September. Nilai relaksasi yang ditanggung Rp 8,6 triliun," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Pajak yang tidak dipungut tersebut diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat terutama pekerja yang bekerja di sektor manufaktur.

"Kita berharap dengan Rp 8,6 triliun akan menambah daya beli karyawan atau perusahaan yang mendapat tekanan casflow menurun, tanpa harus menambahkan pajak didalam komponen gajinya," paparnya.

Adapun pajak ditanggung tersebut berlaku bagi karyawan yang memiliki penghasilan hingga Rp 200 juta per tahun. "Bentuk pajaknya ditanggung pemerintah 100 persen atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai 200 juta per tahun," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: