Agar Tak Terulang, Pemerintah Harus Belajar dari Kasus Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya hingga kini masih belum juga menemui titik purna. Adapun nilai kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 16,8 trilliun.

Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy menilai kasus yang menimpa Jiwasraya ini merupakan bentuk dari manajemen yang buruk (missmanagement).

“Kasus Jiwasraya adalah masalah missmanagement,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Budi mengatakan bahwa kasus ini tentu menjadi nestapa bagi para konsumen yang berinvestasi di Perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

“Para pemegang polis dan pembeli produk lainnya (yang jadi korban sebenarnya),” katanya.

Fredy pun menganjurkan agar pemerintah perlu belajar dari kasus ini agar tidak terulang pada BUMN lainnya di masa mendatang.

“Pengawasan harus lebih ketat, penegakan aturan-aturan corporate governance dan sanksi yang tegas untuk para pengelola dana institusi dan dana publik terutama BUMN,” katanya.

Sementara ekonom senior Faisal Basri mengatakan kasus ini seharusnya tidak terjadi apabila ada lembaga penjamin polis. Padahal, pembentukan lembaga penjamin polis pun sudah diamanatkan oleh UU Asuransi.

Faisal menilai selama ini negara terlalu memandang sebelah mata risiko produk polis asuransi.

"Waktu merebak Jiwasraya saya sampaikan concern. Waktu itu ada yang bicara kewajiban negara yang abai UU tentang polis. Kemenkeu juga cuek. Abai karena memandang polis asuransi kecil," kata Faisal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: