Rapat Online di Hari Minggu, Sri Mulyani Hasilkan 5 Kebijakan Baru

Dari rapat tersebut menghasilkan lima kebijakan. Pertama, Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran bagi Kementrian Lembaga agar mereka mampu melakukan realokasi dan reprograming anggaran KL untuk penanganan masalah Covid19.

"Semua menteri harus memfokuskan belanja untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran virus Covid-19," kata dia.

Kedua, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran virus Covid19.

Ketiga, menerbitkan pedoman Business Continuation Process (BCP) Kemenkeu. BCP merupakan pedoman kerja dan jam kerja termasuk bekerja dari rumah (work from home) bagi jajaran Kemenkeu dalam menghadapi situasi merebaknya virus Covid19.

Keempat, menyetujui usulan Dirjen Pajak, untuk menetapkan status kahar dan memperpanjang waktu penyerahan SPT Wajib Pajak Pribadi dari akhir Maret menjadi April 2020. Selain itu meminta wajib pajak melakukan penyerahan secara online.

"Atau melalui kantor pos dan tidak melakukan pelayanan tatap langsung untuk menghindari potensi penularan," sambung Sri Mulyani.

Lima, melakukan antisipasi dampak Covid19 pada masyarakat, ekonomi dan APBN, dan mengelola dampak negatif secara prudent dan efektif.

Postingan itu diakhiri ucapan terima kasih Sri Mulyani kepada semua pihak yang terus menjalankan tugas menjaga Indonesia. Termasuk menjaga Keuangan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran dan keamanan serta kesehatan rakyat Indonesia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com