Tekan Dampak Ekonomi, Pemerintah Harus Bergerak Cepat Tangani Corona

Petugas Medis Tangani Pasien Virus Corona di Ruang ICU RS Wuhan — Han Yi, petugas medis dari Provinsi Jiangsu, bekerja di bangsal ICU Rumah Sakit Pertama Kota Wuhan di Wuhan, Provinsi Hubei, 22 Februari 2020. Para tenaga medis dari seluruh China telah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk mengobati para pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. (Xinhua/Xiao Yijiu)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel angkat bicara terkait dengan penanganan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut dia, apa yang dilakukan Pemerintah saat ini maksimal, sangat serius dan berusaha terus memperbaiki sistem, komunikasi, dan proses penanganan medis oleh tim medis yang luar biasa.

"Saya melihat upaya yang dilakukan Peresiden Joko Widodo menekan penyebaran virus juga terus diperbaiki," kata Rachmat Gobel, di Jakarta, Rabu (18/3/2020)

Meski demikian, kata Rachmat, pihaknya memberikan beberapa catatan buat Pemerintah untuk dijadikan pelajaran di masa mendatang, jika kembali terulang adanya pandemi.

“Jujur harus diakui, penanganan yang sekarang memang terlihat agak gagap karena kalah cepat dengan kemunculan penderita positif Covid-19, ucap dia.

Pemerintah kurang cepat mempersiapkan mitigasi bencana penanganan penyebaran virus corona. Langkah mitigasi juga belum maksimal ketika Presiden Jokowi mengumumkan begitu mulai terjadi proses penularan dua warga, Senin (2/3/2020) lalu.

Seharusnya, sejak awal ada penularan virus corona di China pada Desember 2019, dan menyebar ke beberapa negara secara cepat, Indonesia sudah mempersiapkan langkah antisipasi. Pemerintah seharusnya melakukan dan mempelajari proses mitigasi yang dilakukan oleh negara seperti China, Jepang, Korsel, Singapura, dan beberapa negara Eropa.

“Bagaimana mereka menangani pasien sesuai standar WHO sampai virus tersebut berhasil ditekan. Bagaimana mereka sampai akhirnya bisa menyebuhkan pasien yang datang secara masif.Bagaimana komitmen dan persiapan Pemerintah di negara-negara itu mengadakan rumah sakit karantina untuk isolasi. Dibangun di wilayah atau provinsi mana agar tersekat secara jelas dari ruang publik sehingga tidak menimbulkan konflik. Bagaimana proses pembagunannya, kapan target selesainya, dan bagaimana biayanya agar tidak bermasalah di kemudian hari," jelas Rachmat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wabah virus Corona membuat beberapa negara sudah membuat kebijakan lockdown. Hal ini juga berdampak di Indonesia terutama kota Jakarta. Tetapi jika lockdown ini dilakukan di Jakarta berpengaruh terhadap Ekonomi kota tersebut.

2 dari 3 halaman

Alokasi APBN

Menteri Perdagangan Periode 2014 - 2019 Rachmat Gobel. (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Selain itu, apakah Pemerintah perlu segera melakukan pembicaraan dengan parlemen untuk proses alokasi dana talangan. Ataukah ada pos dana darurat yang sudah dialokasikan dalam APBN untuk segera dicairkan begitu terjadi pandemi seperti sekarang ini.

“Semua itu harus dilakukan secara sistem. Tidak bisa ad hoc atau parsial. Sebab hasilnya akan sia-sia begitu kasus pandemi ini selesai. Begitu muncul pandemi baru, kita kembali gagap lalu kalang kabut, tegasnya.

Hal yang juga tidak kalah pening untuk dipehatikan adalah, bagaimana persiapan rumah sakit rujukan yang benar-benar taat standar operasi prosedur (SOP). Bagaimana sumber daya medisnya memadai dan cukup atau tidak. Persiapan obat, alat pelindung medis, serta logistik ke rumah sakit, baik pangan hingga farmasi bisa berjalan dengan baik atau tidak.

Namun yang paling penting adalah penanganan atau perintah penanganan kasus berada dalam komando satu tangan. Hal Ini penting untuk menetukan jalan atau tidak proses penanganan dan penekanan penyabaran virus Corona, hingga minimal dan berhenti.

Rachmat juga mengatakan, koordinasi yang dilakukan antara pusat dan daerah sudah lumayan baik dan patut diapresiasi. Namun demikian lanjut dia, koordinasi masih harus lebih dioptimalkan.

Presiden sendiri sampai harus mengingatkan agar daerah tidak mengambil keputusan atau langkah sendiri-sendiri. Dalam upaya penanganan COVID-19, presiden telah menegaskan semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan tingkat pusat.

"Penegasan Presiden itu memberikan persepsi bahwa ada kebijakan yang tidak sinkron antara daerah dan pusat. Apabila koordinasi ini tidak ditangani dengan baik dan simultan, akan membingungkan masyarakat. Saya sendiri akan segera usulkan kepada Ketua DPR agar segera mengadakan rapat dengan seluruh unsur terkait Pemerintah dan lembaga. Intinya, membahas pandemi ini dengan segala persoalannya dan mencari solusinya yang efektif," tutur legislator Partai Nasdem ini.

Persoalan ini kata Rachmat Gobel, harus disikapi dengan baik dan cepat. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran yang lebih masih dan upaya penanganan pasien serta penanganan oleh tim medis secara komprehensif.

“Saya akan mendorong Pemerintah bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk akibat penyebaran virus corona yang masif di dunia, terutama di Indonesia. Mengingat China merupakan episenturm ekonomi dunia. Pukulan yang dialami China pasti akan dirasakan oleh Indonesia, katanya.

3 dari 3 halaman

Dampak Tidak Langsung

Jokowi Pimpin Ratas Kesiapan Hadapi Dampak Virus Corona — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan menghadapi dampak virus Corona. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pada saat yang sama, Pemerintah juga harus mengamati dampak tidak langsung di sektor ekonomi industri dan perdagangan antara Indonesia-China-ASEAN dan global. Tentunya dengan melibatkan pembicaraan dengan parlemen, lembaga, dan para pakar yang mengikuti secara seksama berbagai faktor yang bisa menghambat laju investasi dan kegiatan investasi di Indonesia pasca virus Corona.

Demikian juga yang harus diperhatikan Pemerintah dan mencarikan solusi efektif, yakni harga sejumlah komoditas ekspor dari sektor sumber daya alam juga diperkirkan akan terpukul. Kondisi ini akan memperdalam defisit neraca perdagangan.

“Pemerintah harus mengambil sejumlah langkah antisipasi dan harus mengoptimalkan pasar domestik. Memperluas pasar baru ekspor di luar pasar tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan. Meski nilai awalnya kecil dibandingkan denga pasar tradisonal. Namun, jika bisa dibuka dengan konsisten dalam jangka panjang akan membuka peluang permintaan yang konsisten di masa-masa mendatang," kata Rachmat.