Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pemantauan program Sejuta Rumah melalui saluran teleconference.
Dalam kesempatan itu, diumumkan bahwa Kementerian PUPR mencatat capaian Program Sejuta Rumah per 16 Maret 2020 mencapai angka 115.590 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami akan terus melaksanakan dan memantau pelaksanaan Program sejuta Rumah meskipun saat ini sedang mewabah Virus Corona di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Rabu (18/3/2020).
Advertisement
Khalawi menambahkan, program Sejuta Rumah akan tetap dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Baca Juga
Meskipun demikian, dirinya juga menghimbau kepada para pegawai di pusat maupun daerah serta mitra kerja di bidang perumahan untuk tetap menjaga kesehatan guna terhindar dari virus corona sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait dengan capaian program Sejuta Rumah, Khalawi menerangkan menurut data yang dimiliki Kementerian PUPR, capaian program sejuta rumah per 16 Maret 2020 mencapai angka 115.590 unit. Capaian tersebut terdiri dari pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 88.155 unit dan masyarakat non-MBR 27.435 unit.
"Salah satu program pembangunan di awal tahun ini yang kami dorong adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Melalui rumah yang sehat dan layak huni setidaknya masyarakat bisa tetap tinggal dan bekerja dari rumah sehingga terjaga kesehatannya dan diharapkan dapat terhindar dari virus corona wabah corona seperti sekarang," tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bedah Rumah Jadi Kunci Pelaksanaan Program Sejuta Rumah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting dalam pelaksaksanaan Program Sejuta Rumah. Hal itu dikarenakan BSPS dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian PUPR berharap pemerintah daerah (pemda) bisa melakukan replikasi terhadap pelaksanaan program BSPS atau yang lebih dikenal sebagai bedah rumah tersebut.
Menurut Khalawi, hal itu diperlukan agar lebih banyak masyarakat kurang mampu di daerah yang dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi laik huni.
Dia mengutarakan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program BSPS adalah bagaimana sebuah rumah bisa disulap menjadi layak huni. Adapun beberapa target peningkatan kualitas rumah yang diperlukan adalah bagian atap, lantai dan dinding.
"Melalui Program BSPS atau bedah rumah ini kami ingin membangkitkan semangat masyarakat untuk saling membantu antar sesama. Jangan biarkan rumah tetangga sekitar kita tidak layak huni," ujar Khalawi, Jumat (6/3/2020).
Pelaksanaan program BSPS, lanjutnya, dimulai dari pendataan dari pemda setempat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota bahkan Provinsi. Untuk itu, pihak Kementerian berharap setiap Pemda dapat memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya.
"Kami menerjunkan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang akan menampingi masyarakat dalam pelaksanaan BSPS. Jumlah bantuannya saat ini Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas dan Rp 35 juta untuk pembangunan rumah baru. Jika Pemda dapat mengalokasikan dana APBD nya untuk program bedah rumah tentunya akan semakin banyak masyarakat yang menerima bantuan ini," terangnya. Â
Advertisement