Adaro Sumbang Rp 20 Miliar Bantu Pemerintah Perangi Virus Corona

Pemerintah tengah mempercepat pengadaan sejumlah barang impor untuk penanganan virus Corona Covid-19. Salah satunya dengan memberlakukan pembebasan bea masuk impor yang kini rekomendasinya berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kebijakan tersebut tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang rekomendasi untuk pembebasan bea masuk berada di Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dalam hal ini Kepala BNPB.

"Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Covid-19, pimpinan kementerian dan lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Covid-19," tulis Pasal 13A ayat I aturan tersebut, seperti dikutip dari laman resmi kemenkeu, Senin (23/3/2020).

Adapun barang-barang yang bebas bea masuk dan perlu mendapatkan rekomendasi Kepala BNPB adalah barang-barang impor untuk penanganan virus corona Covid-19. Sayangnya, dalam Keppres itu tidak disebutkan secara detail barang apa saja yang dibebaskan bea masuknya.

Sebelumnya, rekomendasi mengenai pembebasan bea masuk itu terdapat di Menteri Perdagangan. Hal ini sudah diatur sejak lama, salah satunya pada Keppres 260 Tahun 1967.

"Menteri Perdagangan menetapkan kebidjaksanaan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannya berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah jang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung djawab Menteri/Departemen dan instansi-instansi lainnja berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku," tulis beleid tersebut.