BPK Minta Pemerintah Perhatikan Soal Revaluasi Aset dalam LKPP 2019

Liputan6.com, Jakarta - Revaluasi aset menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019. Penegasan ini disampaikan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam kegiatan penyerahan LKPP tahun 2019 unaudited oleh pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Penyerahan LKPP unaudited dan entrymeeting pemeriksaan LKPP 2019 diadakan pada Jumat 27 Maret 2020 dalam rapat yang dilakukan melalui video conference.

Penyerahan LKPP tahun 2019 unaudited dan Entry meeting pemeriksaan ini dipimpin Ketua BPK , Agung Firman Sampurna dan Menteri Keuangan ,Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah serta diikuti oleh Wakil Ketua BPK, para Anggota /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, serta para menteri kementerian/lembaga signifikan, Kepala BPKP, pejabat lain yang terkait, pejabat eselon I BPK, pejabat pelaksana BPK, serta penanggung jawab pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun 2019.

Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang juga menyampaikan sambutan entry meeting sekaligus beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian menteri dan pimpinan lembaga.

LKPP tahun 2019 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Meskipun masih terdapat catatan dalam penyajian LKPP, namun ketua BPK mengapresiasi pemerintah yang telah menyelesaikan dan menyampaikan LKPP 2019 unaudited tepat waktu.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh Menteri dan Pimpinan lembaga yang telah menyampaikan LKKL tahun 2019 (unaudited) kepada menteri keuangan secara tepat waktu. Namun Ketua BPK juga menyampaikan bahwa, selain tepat waktu, materi LKPP seharusnya juga telah memasukkan seluruh komponen penting yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti hasil penilaian kembali barang milik negara (revaluasi aset).

Dalam entry meeting juga dilakukan diskusi tentang revaluasi aset sebagai faktor signifikan dalam peningkatan total aset tetap pemerintah per 31 Desember 2019 menjadi Rp 6.007,69 triliun dari Rp 1.931,05 triliun per 31 Desember 2018 sebagaimana dilaporkan dalam LKPP 2019 unaudited.

Aset tetap yang direvaluasi mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp4.141,59 triliun, dari nilai buku sebelum revaluasi sebesar Rp1.538,18 triliun.