Guru PNS: Lebih Baik Potong Tunjangan daripada THR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertimbangan itu dilakukan karena beban keuangan negara saat ini begitu besar akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, yang akrab disapa MRR, mengatakan kepada Liputan6.com, Selasa (7/4/2020), bahwa THR merupakan hal pokok bagi guru. Oleh sebab itu, MRR menyarankan pemerintah untuk memangkas anggaran lainnya saja.

"Gaji dan THR adalah hal pokok bagi PNS, terutama guru. Maka itu, sebaiknya yang dipotong jangan THR, tapi berbagai tunjangan lain, seperti tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru bagi guru," jelas MRR.

Mungkin, lanjut MRR, sebaiknya pemerintah memikirkan untuk memangkas berbagai anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud), misalnya membatalkan program Organisasi/Guru Penggerak.

Bukan tanpa sebab, MRR menilai banyak program Kemendikbud yang dinilainya gagal. Sehingga, akan lebih efisien jika anggaran untuk program-program yang gagal tersebut uang dipangkas.

"Agar Organisasi Penggerak sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dibatalkan karena berbagai program Kemendikbud di bidang itu faktanya gagal. Mulai dari diklat K13, kemudian pelatihan oleh P4TK hingga 2 tahun oleh MGMP, semuanya gagal," beber MRR.

"Sebaiknya program gagal itu yang disisir untuk ditarik dananya. Yang paling dekat ini ya organisasi penggerak," lanjutnya menegaskan.