Airlangga: Padat Karya Tunai Mampu Jaga Daya Beli Warga Pedesaan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2020. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin pedesaan di tengah situasi pandemi Corona covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada dua cara untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan, yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai.

Dalam situasi Corona ini, Program Padat Karya Tunai masih tetap dijalankan tetapi pelaksanaan tetap harus memenuhi standar kesehatan atau physical distancing.

“Namun sesuai arahan presiden, yaitu tetap memperhatikan protokol kesehatan atau physical distancing, baik dari segi jumlah maupun segi cara,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Menurut Airlangga, program-program padat karya di berbagai Kementerian sudah ada. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan seluruh program ini diintegerasikan, baik programnya maupun waktu pelaksanaannya.

“Presiden juga menginginkan program Padat Karya Tunai mana yang dapat diakselerasi. Ya, diakselerasi,” tegasnya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Akselerasi

Jokowi Tinjau Program Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang — Presiden Jokowi meninjau pembangunan akses jalan menuju persawahan yang berada di Desa Pematang Panjang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). Pembangunan dilakukan untuk memudahkan akses warga menuju area persawahannya. (Liputan6.com/Pool)

Airlangga mencontohkan, terdapat program dari Kementerian Pertanian antara lain perpipaan, pembuatan embung, dan rehabilitasi kebun yang programnya sebagian tersebar di 34 provinsi.

“Di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, terdapat lokasi-lokasi (Balai Latihan Kerja) BLK Komunitas yang juga nanti akan di koordinasikan dengan Kementerian Desa (dan PDTT),” ujar Airlangga.

Airlangga pun menegaskan program-program yang ada di hampir setiap Kementerian tersebut akan dikoordinasikan dan akan ditentukan jadwalnya.

“Juga ada keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui programnya ada dimana dan kapan,” pungkasnya.