Suarakan Soal Ancaman PHK Massal, Ribuan Buruh Gelar Demo pada 30 April

Beberapa perusahaan seperti Okamoto di Mojokerto, Transformer dan Grasindo di Serang, perusahaan tekstil di Bandung, retail sepeti Ramayana, hingga perhotelan sedang dalam proses PHK.

"KSPI mengingatkan DPR agar fokus pada penanganan pandemi dan potensi ratusan ribu buruh yang kehilangan pekerjaan. Termasuk pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, dan masyarakat lain yang kehilangan mata pencaharian," ujarnya.

Terkait dengan itu, KSPI meminta pemerintah untuk memperbesar anggaran untuk memberikan insentif kepada rakyat kecil.

"Kalau tidak salah, dana yang dianggarkan 20 T. Itu masih kurang. Karena akan ada jutaan buruh yang di PHK dirumahkan dan upahnya tidak dibayar. Mereka harus mendapatkan insentif yang layak agar tetap memiliki daya beli," tegasnya.

KSPI juga meminta DPR tidak memikirkan diri sendiri. Apalagi beredarnya informasi, DPR bakal mendapatkan tunjangan DP mobil.

"Pimpinan dan anggota DPR seperti telah kehilangan hati nuraninya dan cenderung mengkhianati suara rakyat kecil dan kaum butuh," katanya.

Said mengatakan, sekarang daya beli rakyat menurun, upah buruh tidak dibayar, dan terancam tidak mendaPat THR 100 persen. Mereka tetap mendapat fasilitas berlimpah dan sekarang justru membahas regulasi yang sejak awal ditolak berbagai elemen masyarakat.

KSPI menduga, ada kekuatan modal yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja segera disahkan. Sehingga DPR RI tidak lagi mau mendengarkan aspirasi rakyat kecil.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, KSPI akan menolak untuk hadir jika DPR mengajak membahas omnibus law di pandemi corona. Pihaknya saat ini sedang fokus membela buruh yang di PHK dan dirumahkan dengan tidak dibayar upahnya.

"Tanggal 30 April, KSPI bersama buruh lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI dan Kemenko Perekonomian. Aksi ini juga serentak akan dilakukan 20 provinsi di seluruh Indonesia, dengan resiko apapun," pungkasnya.