Erick Thohir: Banyak Direksi BUMN Tak Mengerti Laporan Keuangan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, hanya 10 persen BUMN yang mampu berdiri tegak sisanya tidak siap dari sisi kualitas kerja. Untuk itu, Kementerian BUMN akan melakukan sejumlah konsolidasi.

"Kita sudah pelajari selama 7 bulan ini dengan pakar-pakar independen. Kenyataannya sangat menyedihkan 68 persen perusahaan di BUMN siap bahkan dianjurkan untuk bisa konsolidasi. Hanya 10 persen bisa berdiri tegak yang lainnnya tidak siap," ujarnya di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Erick mengatakan, dalam rangka mendorong kinerja BUMNyang semakin baik pihaknya akan melakukan perapihan tenaga kerja Sumber Daya Manusia (SDM). Selama ini mayoritas karyawan banyak digaji untuk datang ke kantor tanpa memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

"Saya sedang mengusulkan perubahan ke depan. Bahwa ke depan kita tidak mau juga terima hanya anggaran APBN terus-menerus. Yang mengakibatkan tadi kinerja kita tidak bisa didata dengan baik. Semua yang hadir hanya sebatas terima gaji. Namun kita tidak punya challenging mengenai bagaimana memberikan terbaik," jelasnya.

Dia menambahkan, ke depan pihaknya juga tidak mau BUMN hanya mengandalkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk menopang bisnis. Sebab, seharusnya BUMN yang memberikan kontribusi bagi negara dalam bentuk deviden.

"Ke depan kementerian ini akan hidup, karena jika dividennya makin besar maka kita mendapatkan 1 persen. Itu yang kita gunakan. Jadi kita tidak mau mengandalkan APBN saja. Kalau dividennya makin besar kita bisa kelola 1 persen itu saja," tandasnya.  

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan perampingan klaster bisnis BUMN dari 27 klaster menjadi 14 klaster.

Hal tersebut dilakukan agar BUMN menjadi lebih efisien dan punya arah serta tujuan yang jelas. Kata Erick, perusahaan global ke depannya akan mengalami efisiensi sehingga BUMN juga tidak boleh ketinggalan.

"Dari 27 klaster kita akan coba sesuai supply chain dan bisnis, kita coba sampai 14 klaster. Jadi di-cut 50 persen," ujarnya dalam konferensi pers virtual, pada Jumat 3 April 2020.

Erick melanjutkan, nantinya, para Wakil Menteri yang ditugaskan bisa membawahi 7 hingga 8 klaster saja.

Adapun proses pemangkasan klaster tersebut masih tetap bergantung pada perusahaan masing-masing dan konsultan pendampingnya. Erick berujar, cashflow perusahaan sangat penting apalagi dengan adanya dampak penyebaran Corona.

"Ini makanya kenapa cashflow jadi raja. Kita tidak mau hanya bicara size saja tapi tidak sehat. Ini pertama kali sepanjang kementerian ini berdiri. Saya harapkan para perusahaan BUMN banyak yang sudah Tbk harus punya arah dan kepastian yang jelas karena persaingan ini akan terus," imbuhnya.