Pemerintah Perlu Belajar dari China dan Korsel Tangani Virus Corona

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sharif Cicip Sutardjo menyatakan upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis yang disebabkan virus corona (COVID-19) terlalu lamban dan menimbulkan kekhawatiran bukan saja di kalangan masyarakat tapi bahkan di kalangan dunia internasional.

Menurut dia, seharusnya penanganan wabah COVID-19 dan dampaknya bisa jauh lebih maju dan lebih cepat dari kenyataan saat ini. Dengan mengikuti pemberitaan penanganan COVID-19 di negara-negara lain saja, menurut Cicip, Pemerintah bisa tahu banyak apalagi kalau langsung bertukar informasi dan bekerja sama dengan negara lain.

Cicip mencontohkan China dan Korea Selatan sudah berhasil menangani wabah COVID-19, dan saat ini sudah di tahap mengantisipasi siklus kedua karena beberapa pasien yang sembuh malah kembali terdeteksi positif.

Sedangkan Indonesia menghadapi siklus pertama pun terkesan lamban kemajuannya. Kebijakan Pemerintah masih terfokus seputar pembatasan sosial, kelangkaan alat pelindung diri (APD), dan debat mengenai mudik dan tidak mudik, dan sebagainya.

Padahal negara lain sudah mulai mengantisipasi siklus kedua, menyiapkan rencana normalisasi, bahkan fokus kepada pengembangan vaksin. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengingatkan bahwa setiap hari puluhan atau ratusan rakyat yang menjadi korban jiwa.

"Dan setiap satu nyawa yang hilang mewakili seluruh rakyat Indonesia, karena yang berikutnya bisa siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Kondisi ini sudah sebanding dengan kita menghadapi ancaman agresi militer yang mengancam ketahanan nasional. Karena yang terancam adalah kamampuan rakyat untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan COVID-19 ini lebih berbahaya karena tidak kelihatan bentuknya," tegas Cicip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Cicip mengingatkan agar Pemerintah dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona tidak keliru dalam membedakan antara konsep besar yang strategis dengan langkah-langkah taktis.

Kementerian BUMN bisa menyamakan pemahaman. Setelah itu barulah menyamakan visi dan tujuan dengan DPR yang memiliki otoritas politik anggaran.

Satu tujuan yaitu Indonesia yang berhasil bebas dari COVID-19 dengan tetap menjaga kemandirian dan stabilitas ekonomi. Jangan sampai lagi kita kembali ke tahun 1998 dimana kita terpaksa minta bantuan asing yaktu IMF untuk mengatasi krisis ekonomi di dalam negeri.

"Kami mengapresiasi ketegasan Pemerintah untuk siap memperbesar kapasitas anggaran negara untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dari COVID-19 sampai sebanyak yang diperlukan.Walaupun rasio defisit anggaran terhadap PDB harus melebihi batas acuan 3 persen seperti yang diwajibkan UU. Apalagi Pemerintah tetap prudent menyatakan bahwa kondisi tersebut hanya sementara di mana dalam waktu tiga tahun sudah harus kembali ke level 3 persen," kata Cicip.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.