Sukses

Program Listrik Gratis Pemerintah Dinilai Kurang Perencanaan

Pemerintah memberikan beragam stimulus untuk membantu masyarakat menghalau dampak pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan beragam stimulus untuk membantu masyarakat menghalau dampak pandemi Corona, mulai dari keringanan cicilan hingga penggratisan dan pemberian diskon tarif listrik.

Dalam menggratiskan dan memberi diskon tarif listrik, pemerintah menyasar pelanggan 450 VA dan 900 VA. Adapun, pelanggan 450 VA mendapat penggratisan sementara pelanggan 900 VA mendapat diskon 50 persen.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah dinilai kurang dalam merencanakan penerima stimulus dengan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa.

"Reaksi yang diakukan sekarang sebenarnya menunjukkan adanya kelemahan kita dalam merespon krisis. Ketika memberi stimulus, kita nggak punya ukuran dan mekanisme siapa yang pantas menerima bantuan tersebut," ujar Fabby dalam telekonferensi, Selasa (14/4/2020).

Fabby melanjutkan, jaring pengaman sosial energi sangat terkait dengan indikator akses energi. Dirinya mencontohkan, dari sebuah rumah tangga miskin, pemerintah tidak memiliki alat ukur yang apakah pengguna 900 VA yang tarifnya subsidi adalah benar-benar miskin atau tidak, atau pengguna 450 VA benar-benar miskin atau tidak.

Bisa saja ada orang yang tidak mampu namun kebetulan mengontrak dengan listrik 1300 VA, mata pencaharian dan usahanya terdampak, namun justru tidak mendapat subsidi sama sekali dan harga listriknya malah cenderung naik.

 

2 dari 2 halaman

Tak Semua Pelanggan Terdampak Corona

Lalu, tidak semua masyarakat yang menerima subsidi terdampak oleh Corona, begitu pula dengan masyarakat yang tidak menerima subsidi yang mungkin malah terhantam keras akibat penyebaran virus.

"Ini kelemahannya, kita belum bisa menetapkan siapa yang layak menerima subsidi, atau siapa yang layak mendapat subsidi saat krisis. Perlu ada mekanisme untuk melihat kelompok terdampak," ujarnya.

Oleh karenanya, pemrintah diharapkan dapat membangun integrasi data kemiskinan di Indonesia dan mencocokan data tersebut agar penyaluran subsidi listrik tepat sasaran.