Kepala Desa Ingin Pemerintah Pusat Larang Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan kebijakan pemerintah terkait Mudik Lebaran 2020 masih abu-abu. Pemerintah tidak dengan tegas melarang namun juga tidak dengan tegas memperbolehkan aktivitas mudik di tengah pandemik virus Corona.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) telah melakukan jajak pendapat tentang Mudik Lebaran 2020 kepada 3.931 kepala desa yang menjadi responsen.

Dari hasil polling tersebut, diperoleh jawaban bahwa 89,75 persen kepala desa tidak setuju warganya mudik, dan 10,25 persen setuju. Hal itu disampaikan oleh Kepala pusat data dan Informasi Balilatfo Ivanovich Agusta, dalam keterangannya, Selasa (14/4/2020).

Ivanovich mengatakan, kepala desa tidak setuju warganya yang merantau di luar kota untuk mudik atau pulang kampung mengingat saat ini sedang merebaknya wabah Corona covid-19. Penolakan tersebut yang tak lain untuk memutus rantai penyebaranvirus Corona covid-19 agar tidak masuk ke wilayah desa.

Kemudian, Ivanovich menjelaskan hal apa saja yang diinginkan oleh kepala desa terkait hasil survei itu, yakni terdapat pendapat yang berimbang terhadap kebijakan himbauan tidak mudik dan larangan mudik.

Sekitar 49,86 persen kepala desa setuju dengan himbauan pemerintah terkait tidak mudik, dan 50,14 persen lainnya menyetujui larangan mudik.

“Ini mengindikasikan masih ada keraguan kepala desa, yang membutuhkan keputusan lebih tegas dari pimpinan atau pemerintah,” kata Ivanovich.

Lalu, alternatif yang diusulkan kepala desa dari survei, meminta agar mudik dilarang, dan kehidupan pemudik atau perantau di kota yang bersangkutan didukung oleh pemerintah kota.

Serta, bagi yang terpaksa mudik harus memiliki alasan kuat memilih mudik, dan diminta untuk melapor ke relawan desa lawan covid-19.

Selain itu, alasan dari dua kebijakan antara larangan mudik atau hanya sekedar himbauan tidak mudik, tak lain menyangkut kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Untuk sisi kesehatan menjadi alasan utama bagi opini kepala desa untuk mudik atau tidak mudik.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.