Tembus 3,7 Juta Pendaftar, Simak 4 Fakta Kartu Prakerja

Airlangga menyatakan, penerima program Kartu Prakerja difokuskan untuk para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi Covid-19.

"Prioritas atau fokus program Kartu Prakerja adalah pekerja yang dirumahkan dan yang terkena PHK, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan sumber pekerjaan," ungkap dia.

Kementerian Ketenagakerjaan lalu akan melakukan pendataan melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.

Verifikasi data calon peserta program dilakukan melalui pengecekan dengan database kependudukan (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri, Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa peserta Kartu Prakerja sesuai persyaratan, yakni berusia di atas 18 tahun, tidak sedang sekolah/kuliah, dan untuk mendahulukan masyarakat yang belum menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam pelaksanaanya, kementerian/lembaga juga bisa melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat terdampak corona ikut program Kartu Prakerja. Sementara untuk pendaftarannya tetap harus melalui situs resmi prakerja.

Pasca instansi mengusulkan beberapa masyarakat yang dianggap berhak untuk mengikuti program Kartu Prakerja, proses selanjutnya yakni verifikasi yang dilakukan oleh Project Management Office (PMO).

Setelah proses verifikasi PMO, kemudian diikuti oleh Kemendagri untuk verifikasi NIK. Kementerian Sosial juga akan melakukan pendataan untuk penerima bansos, dan Kemendikbud akan memverifikasi status calon penerima guna memastikan apakah yang bersangkutan masih sekolah atau kuliah.

Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menegaskan bahwa insentif yang diberikan dalam program Kartu Prakerja ini hanya bersifat satu kali saja. Artinya, masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan dan bekal insentif tidak boleh lagi ikut kembali.

"Jadi Rp 3,5 juta itu per orang. Dan perlu saya sampaikan, benefit ini tidak berulang. Artinya orang yang sudah ambil tahun depan tidak bisa mendaftar agar memberikan kesempatan kepada orang lain, jadi bisa bergiliran untuk mengambil pelatihan," jelas dia.

Insentif sebesar Rp 3,5 juta per orang itu terdiri dari bantuan biaya pelatihan dengan nilai Rp 1 juta. Nantinya, masyarakat bisa membeli pelatihan apapun yang diinginkan, seperti cara mengelola utang, mendapatkan kredit, hingga berbisnis online.

Berikutnya, peserta akan mendapat insentif berupa sertifikat elektronik dari lembaga pelatihan. Ketika sudah diaktifkan, pembayaran insentif akan berbentuk uang Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan.

Proses pembayaran akan disalurkan dalam bentuk uang digital, seperti OVO, GoPay, LinkAja, atau masuk ke rekening bank. Sedangkan sisa Rp 150 ribu merupakan insentif pasca survey masukan terhadap program Kartu Prakerja