Jangan Hanya Ojol, Pemerintah Harus Adil Beri Insentif ke Angkutan Umum Lain

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, menilai pemerintah kebijakan sektor transportasi harus adil bagi semua pengemudi angkutan umum.

“Profesi pengemudi ojek online (ojol) atau daring bukanlah satu-satunya profesi pengemudi angkutan umum yang mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Namun, perhatian pemerintah dan BUMN cukup berlebihan terhadap pengemudi ojek daring,” kata Djoko dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Rabu (15/4/2020).

Ia menjelaskan meskipun dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek bukan termasuk angkutan umum. Seyogyanya pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat bertindak adil terhadap seluruh profesi pengemudi angkutan umum.

Lanjut Djoko, dimasa terjadinya wabah COVID-19 ini nyaris semua sektor kehidupan tak terkecuali bidang ekonomi terkena imbasnya tak terkecuali pada sektor transportasi.

Lalu bagaimana dampak nyata wabah Covid-19 tersebut kepada sektor transportasi dan bagaimana pemerintah Indonesia menyikapinya?

Sebelumnya diinformasikan bahwa salah satu perusahaan BUMN yakni PT Pertamina, mengeluarkan kebijakan yang begitu istimewa. Kebijakan itu ditujukan kepada para pelaku angkutan berbasis daring khususnya ojol berupa pemberian cash back sebesar 50 persen untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

“Seyogyanya pemerintah, sekalipun melalui BUMN, dalam mengambil kebijakan sektor transportasi harus berlaku adil, tidak memihak hanya kepada kelompok tertentu. Karena hal itu sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan pada pengusaha jasa angkutan lainnya,” katanya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.