Renegosiasi Kontrak karena Status Bencana Nasional Tetap Berlandaskan KUH Perdata

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan wabah virus Corona covid-19 sebagai bencana nasional. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo menyebutan, Keppres tersebut bisa dijadikan landasan bagi pelaku usaha untuk melakukan renegosiasi dengan bank atau perusahaan pembiayaan. Namun dalam negosiasi tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan yang sudah ada.

"Keppres itu sebagai bagian untuk renegosiasi kaitan perjanjian yang tetap memperhatikan KUH Perdata," ujarnya Kapada liputan6.com, Rabu (15/4/2020).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD. Dirinya menyebutkan bahwa Kepres 12/2020 tidak bisa secara otomatis menjadi dasar bagi para pihak yang memiliki kontrak bisnis untuk membatalkan dan menyimpangi kontrak-kontrak bisnis mereka.

"Kami (OJK) sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD," kata dia.

Dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat covid-19, lanjut Anto, pemerintah telah juga menyiapkan jaring pengaman sosial, OJK dengan memberikan ruang sektor riil dengan keringanan kredit.

"Sementara untuk menopang industri keuangan, OJK merelaksasi penilaian kolektibilitas dikaitkan dengan pembentukan cadangan, BI menyediakan kebutuhan likuiditas dengan penurunan GWM dan sukubunga acuan," beber Anto.

Kemudian, sebagai upaya menyediakan payung sebelum hujan, pemerintah dalam Perppu juga menyiapkan dana cadangan pemulihan ekonomi yang penggunaannya harus tetap memperhatikan governance.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.