Pemerintah Genjot Penyaluran Bantuan Sosial pada April dan Mei

FOTO: Prancis Kerahkan Kereta Kecepatan Tinggi Evakuasi Pasien Corona COVID-19 — Petugas medis membawa pasien virus corona COVID-19 di Stasiun Gare d'Austerlitz di Paris, Prancis, Rabu (1/4/2020). Pasien COVID-19 dievakuasi menggunakan kereta kecepatan tinggi dari rumah sakit di Paris ke rumah sakit di Brittany dimana kasus tersebut masih terbatas. (Thomas SAMSON/AFP/POOL)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, menjelaskan penyerapan belanja pada 10 K/L terbesar sampai 31 Maret ini akan mengalami banyak perubahan berdasarkan prioritas Presiden dalam menangani covid-19.

"Mungkin nanti akan berubah, karena memang dilakukan perubahan yang sangat drastis pada APBN 2020, dengan adanya prioritas Presiden yang menginstruksikan untuk adanya perubahan realokasi dan refocusing belanja," kata Menkeu, Sri Mulyani, jumat (17/4/2020).

Untuk itu, beberapa pos belanja termasuk di Kementerian PUPR, yang merupakan K/L dengan perolehan anggaran terbesar, akan menggunakan anggarannya untuk pembangunan rumah sakit atau belanja-belanja yang sifatnya adalah padat karya untuk membantu masyarakat yang sekarang ini banyak mengalami tekanan ekonomi

"Kita, juga untuk Kemenhan, Polri Kemenkeu, dan Kemendikbud untuk bidang pelayanan masih akan terus dilakukan peningkatan Karena terjadi mobilisasi yang cukup besar bagi kementerian-kementerian tersebut di dalam melayani masyarakat dalam situasi covid-19 ini," kata dia.

Untuk bidang kesehatan dan bantuan sosial yang merupakan prioritas, nanti akan terlihat akselerasinya pada bulan April hingga Mei, dimana bansos-bansos seperti PKH bantuan dari sisi nontunai atau kartu sembako yang ditingkatkan, juga dari sisi kartu pra kerja.

"Bulan April nanti belanja-belanja ini belanja di bidang kesehatan akan mulai muncul terutama untuk alat-alat kesehatan dan pembayaran dari berbagai intensif di bidang medis," tandasnya.

2 dari 2 halaman

KLHK Sunat Anggaran Rp 1,5 Triliun Demi Selamatkan UMKM Kehutanan dari Corona

Menteri LHK Bahas Program Kerja Bersama Komite II DPD — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) saat rapat kerja dengan Komite II DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Rapat tersebut membahas program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terpaksa memangkas anggaran tahun 2020 hingga Rp 1,5 triliun. Pemangkasan anggaran ini mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

"KLHK melakukan penghematan pagu dari awal Rp 9.319.325.816.000 menjadi Rp 7.736.642.116.000, Jadi kami hemat Rp. 1.582. 683.700.000" kata Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar saat menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI secara online, Rabu (15/4).