Begini Gambaran APBN 2020 di Tengah Wabah Corona

Untuk Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43 persen dan 37 persen (yoy). Secara keseluruhan, pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, penerimaan Kepabeanan dan Cukai secara nominal utamanya masih didukung oleh penerimaan dari Cukai dan Bea Masuk (BM). Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh mencapai 23,60 persen (yoy), yang terutama berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai yang tercatat sebesar 36,50 persen (yoy).

Di sisi lain, realisasi penerimaan Bea Keluar (BK), pertumbuhannya secara kumulatif masih tumbuh negatif 32,56 persen (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional terjadi akibat turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor barang mentah sebagai dampak mewabahnya Covid-19 di berbagai negara.

Realisasi PNBP sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 tumbuh positif sebesar 36,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 70,16 triliun). Secara lebih terperinci, pencapaian realisasi triwulan ini terutama bersumber dari PNBP SDA migas tercatat sebesar Rp 28,64 triliun (22,5 persen dari APBN 2020) atau tumbuh 7,42 persen (yoy).

Penerimaan PNBP nonmigas sampai akhir Maret mengalami penurunan sebesar 22,41 persen. Sementara itu, capaian pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan hingga Maret 2020 menunjukkan pertumbuhan 907.314,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Demikian juga dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) hingga Maret 2020 mencatatkan pertumbuhan positif 37,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu dari Rp9,38 triliun menjadi Rp12,87 triliun.

Dalam video konverensi APBN KiTa, Menkeu juga menyampaikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Maret 2020 yang tumbuh sebesar 6,58 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.

“Karena adanya Covid-19 dan adanya prioritas yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi diperkirakan belanja modal akan mengalami perlambatan”, jelas Menkeu.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Meningkatnya kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh kinerja realisasi belanja modal sebesar Rp 11,95 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp 47,17 triliun.

Realisasi belanja modal hingga Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 32,06 persen (yoy), sedangkan realisasi bantuan sosial tumbuh sebesar 27,61 persen (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya Pemerintah untuk melaksanakan program-program jaring pengaman sosial.

Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp 174,50 triliun yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 167,30 triliun dan Dana Desa Rp 7,20 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan Maret 2020 lebih rendah sekitar Rp 16,82 triliun atau 8,79persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Secara umum, hal ini terutama disebabkan belum optimalnya penyaluran dana TKDD sampai dengan Triwulan I 2020 karena adanya proses pemenuhan persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp 7,20 triliun.

Realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 mencapai 0,44 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara posisi defisit keseimbangan primer pada Maret 2020 telah turun hampir Rp 30 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17 persen jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya.