Pengamat Sebut Biaya Pelatihan Kartu Prakerja Rp 1 juta Terlalu Besar

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menganggap bahwa program Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelamatkan tenaga kerja yang menjadi korban wabah Corona tidak tepat sasaran.

Sebab, mayoritas tenaga kerja yang terdampak wabah ini telah mempunyai keahlian kerja di bidangnya. Justru mereka kehilangan pendapatan karena terkena PHK oleh perusahaan yang merugi.

"Seharusnya dana bantuan diberikan berupa uang tunai. Karena saat wabah ini berlangsung pendapatan mereka akan menurun drastis," kata Hadi saat dihubungi Merdeka.com, Senin (20/4/2020).

Menurutnya dana pelatihan kartu Prakerjayang dipatok pemerintah sebesar Rp 1 juta per orang dianggap terlalu besar. Sebab untuk membiayai 5,6 juta calon penerima kartu prakerja dibutuhkan dana fantastis hingga Rp 5,6 triliun.

Hadi menambahkan untuk menciptakan pelatihan Kartu Prakerja yang murah bukanlah perkara sulit bagi pemerintah, seperti instansi pemerintah dapat menggandeng pihak swasta yang kompeten untuk meluncurkan aplikasi gratis terkait metode pelatihan kerja. Imbasnya keuangan negara serta cakupan calon pelatihan kerja akan lebih luas.

Terlebih di situasi genting akibat lesunya ekonomi nasional pemerintah harus memfokuskan perhatian pada kemampuan daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan bahan pangan. Sehingga kegiatan pelatihan momentumnya menjadi tidak tepat untuk dilakukan ditengah ancaman wabah virus asal kota Wuhan.

"Kalau mekanisme Kartu Prakerja sekarang, terlalu memboroskan uang negara," tegas dia.