Penerbitan Global Bond USD 4,3 Miliar Belum Terlalu Membahayakan

Liputan6.com, Jakarta - Untuk menangani krisis ekonomi akibat wabah Corona Covid-19, pemerintah Indonesia menerbitkan utang senilai USD 4,3 miliar. Penerbitan Global bond ini merupakan penerbitan terbesar dalam sejarah Indonesia. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa dengan adanya penerbitan tersebut, utang Indonesia masih terbilang aman. Sebab jumlahnya masih 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh dari batas maksimal utang yakni 60 persen PDB.

"GDP ratio kita masih 30 persen. Kita bukan berada di posisi yang susah banget," kata Febrio dalam diskusi virtual bertajuk 'Macroeconomic Update 2020', Jakarta, Senin, (20/4/2020).

Namun hal ini bukan bermakna pemerintah masih boleh menambah utang luar negeri. Sebab jika kenaikan utang terus terjadi dan cepat dalam kurun waktu 2 tahun, ini bakal menimbulkan resiko yang berat.

"Kita memang dalam kondisinya nyaman, tetapi kita enggak bisa ceroboh dalam menaikkan ini dengan tiba-tiba," kata dia.

Pembayaran utang luar negeri di tengah ekonomi sulit ini memang banyak mengundang pertanyaan tentang cara pembayarannya. Salah satu yang bakal dilakukan mengatasi ini yakni lewat pembiayaan melalui penarikan surat utang dengan prinsip kehati-hatian.

Selain itu juga diperlukan koordinasi antara pemerintah dan para regulator. Koordinasi yang baik bakal menghasilkan kebijakan yang baik.

Pemberian stimulus harus diiringi dengan stabilitas makro ekonomi. Sebab bila ini terganggu, akan berdampak negatif pula. Semisal nilai tukar rupiah tidak stabil dan inflasi jadi tinggi.

"Jadi ini semua harus dilihat dalam konteks lengkap," tuturnya.

Untuk itu antara pemerintah dan regulator harus memiliki langkah yang sama dalam menangani krisis pandemi ini. Sektor lain seperti perbankan juga harus memiliki likuiditas yang terjaga.

Pemberian relaksasi dari bank tidak diartikan sebagai diskon bunga. Pengusaha juga harus ambil bagian menanggung beban yang sama.

"Jadi enggak semua bebannya sama pemerintah," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com