Ketegasan Jokowi Larang Mudik Dinilai Sudah Tepat

Tol Palimanan Arah Cikampek — Kendaraan yang didominasi pemudik melintasi Jalan Tol Cipali di kawasan Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (8/7). Diberlakukannya sistem satu arah atau one way menyebabkan jalur Trans Jawa dari arah Palimanan menuju Cikampek ramai lancar pada H+3 Lebaran. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendukung keputusan presiden Joko Widodo terkait pelarangan mudik lebaran 2020 untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 ke daerah-daerah dari zona merah.

"Akhirnya Presiden Joko Widodo melarang mudik Lebaran 2020. Larangan ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Larangan diputuskan setelah menerima hasil survey terakhir yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya kepada liputan6.com, Rabu (22/4/2020).

Dari hasil survei itu diperoleh 69 persen responden yang menetapkan tidak mudik (ada selisih kenaikan 13 persen dari survey sebelumnya 56 persen).

Namun masih ada 24 persen yang bersikeras tetap mudik (ada selisih penurunan 13 persen dari survey sebelumnya 37 persen), dan 7 persen telah mendahului mudik ke daerah tujuan.

Karena memang menurut Djoko, kegiatan transportasi menjadi salah satu media penularan Covid-19, karena membawa perpindahan manusia dari zona merah ke daerah tujuan mudik. Kini mudik resmi dilarang pemerintah bagi semua warga tanpa kecuali.

"Apalagi Jakarta dan sekitarnya sebagai asal pemudik terbesar sudah masuk kategori zona merah penyebar Covid-19. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 21 April 2020, jumlah kabupaten atau kota yang terdampak meningkat menjadi 257, sudah mencapai 50 persen dari keseluruhan daerah kabupaten dan kota," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Sudah Tolak Pemudik

Kendaraan Arus Balik Mudik Mengalir Tak Henti di Tol Cipularang — Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju ke Jakarta mengalir tanpa henti sehingga kendaraan berjalan merayap.

Sesungguhnya di daerah juga sudah menolak pemudik. Bahkan Pemkab/pemkot di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah lain sudah menyiapkan rumah karantina bagi pendatang selama 14 hari.

Daerah-daerah sudah mengutamakan tindakan preventif dengan mengedepankan kearifan lokal. Intinya mereka membuat aturan-aturan yang tidak menerima pemudik.

"Lalu, apabila mudik, pemudik akan dianggap sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dan harus karantina. Jelas hal itu sudah menghabiskan waktu untuk pulang kampung halaman," katanya.

Selain itu, belum lagi, para Kepala Desa, Ketua RW dan RT cukup sigap menghadang para pendatang untuk didata, dilaporkan, diminta isolasi mandiri dan selanjutnya diawasi. Aturan-aturan ketat di daerah itu sudah pasti menahan para pemudik yang belum mudik itu. Sehingga pemudik tidak jadi untuk mudik.

Mudik
Peristiwa
Mudik menurut KBBI adalah pulang ke kampung halaman.
Lihat Selengkapnya
Mudik
Larangan Mudik
Publik
Pemerintah melarang masyarakat mudik menjelang Hari Raya Idulfitri untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19).
Lihat Selengkapnya
Larangan Mudik
Mudik Lebaran
Peristiwa
Mudik lebaran adalah tradisi pulang kampung yang dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Lihat Selengkapnya
Mudik Lebaran
Dilarang Mudik