Menko Luhut Minta Sri Mulyani Tak Pangkas Anggaran KKP

Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan — Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan tercatat sebanyak 510.050 ton pada semester I-2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wabah virus Corona membawa kerugian besar bagi para nelayan di Tanah Air. Sebab stok hasil laut yang melimpah dibarengi dengan turunnya permintaan masyarakat terhadap ikan dan hasil laut lainnya. Alhasil harga berbagai produk komoditi laut nusantara, anjlok di pasaran.

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar segera menyerap hasil laut tangkapan nelayan dan kemudian melakukan ekspor.

"Balancing perlu, pengamatan kita produksi (hasil laut) meningkat harganya drop. Kita buka ekspor supaya jangan numpuk," kata Luhut, melalui tayangan program Indonesia Bicara, Rabu (22/4/2020).

Luhut kemudian meminta Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan agar tidak memangkas anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan guna membiayai program ekspor hasil laut tangkapan para nelayan. Sebab nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona covid-19.

Kendati demikian, dalam pelaksanaan kegiatan ekspor seluruh pihak terkait harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus Corona sesuai ketetapan pemerintah. Seperti melakukan cek tubuh, penggunaan masker, maupun menjaga jarak aman atau physical distancing.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jangan Cuma Imbauan

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak hanya memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengonsumsi ikan di tengah ancaman penyebaran virus covid-19. Lebih jauh, Jokowi didesak untuk melakukan aksi nyata menyelamatkan jutaan rumah tangga nelayan di seluruh Tanah Air.

"Dari pada mengimbau masyarakat makan ikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Jokowi lebih baik mendorong KKP untuk melihat langsung kondisi nelayan di lapangan. Negara harus hadir untuk mereka," kata Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, melalui siaran pers, Jumat (17/4).

Menurut Susan, persoalan lain yang dihadapi oleh keluarga nelayan adalah menurunnya pendapatan serta naiknya sejumlah harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar konsumsi harian. Sebab, selama ini keluarga nelayan menempati posisi paling bawah dalam struktur kemiskinan dan ketimpangan nasional sebelum pandemi virus asal kota Wuhan datang.

Pusat Data dan Informasi KIARA di tahun 2020 mencatat sejumlah dampak buruk yang dialami keluarga nelayan yakni hilangnya kesempatan untuk pergi melaut karena ketiadaan modal sejak pra-produksi. Selanjutnya terjadi penurunan pendapatan karena terputusnya supply chain usaha perikanan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan) akibat semakin naiknya harga kebutuhan bahan pokok.

Selain itu, tingginya angka kriminalitas yang dialami oleh nelayan karena sulitnya kehidupan ekonomi, tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan nelayan, hingga absennya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan keluarga nelayan di saat wabah corona masih berlangsung.

"Berbagai dampak buruk yang dialami oleh nelayan di atas, menunjukkan bahwa keluarga nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang sangat rawan," jelas dia.

KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
Merdeka.com
hasil laut