OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait RUPS di Masa Pandemi Corona

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS b. Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS

c. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka

d. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi:

1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

2) Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau

3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

e. Kegiatan Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara, POJK lainnya yakni Nomor 16/POJK.04/2020 ini mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Sehingga perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Secara umum teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik adalah sebagai berikut :

a. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang)

b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham);

c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat

menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

d.      Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

e.       Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.