Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, akan menarik perwakilan Indonesia di sembilan negara. Hal tersebut imbas dari pemotongan anggaran sebesar Rp 191,2 miliar yang dilakukan Kementerian Keuangan.
"Anggaran BKPM semula Rp 585,4 miliar, menjadi Rp 394 miliar, Setelah dipotong Rp 191,2 miliar," ujar Bahlil saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (23/4).
Baca Juga
"Kalau surat ini (pemotongan anggaran) yang akan dipakai Menkeu (Sri Mulyani), saya pastikan bahwa kantor perwakilan BKPM di 9 negara tidak menutup kemungkinan akan kita pulangkan," sambungnya.
Advertisement
Bahlil melanjutkan, pemulangan perwakilan terpaksa dilakukan karena anggaran BKPM hanya mampu membiayai operasional dalam negeri.
"Anggaran Rp394 triliun itu untuk membiayai operasional kantor, gaji dan kantor di luar negeri saja tidak cukup. Tapi sebagai pembantu presiden tetap taat apapun yang diputuskan oleh presiden," jelasnya.
Â
Kirim Surat ke Menkeu
Terkait pemotongan anggaran yang cukup tinggi, BKPM telah mengirim surat kepada Sri Mulyani agar anggaran yang dipotong hanya Rp61 triliun. Surat tersebut dikirimkan pada 17 April 2020 lalu.
"Jadi kami sudah menyurati Menkeu agar kami mohon jangan dipotong Rp191 miliar tapi Rp61 miliar karena dampaknya nanti pada operasional dan kinerja," tandasnya.
Â
Anggun P. Situmorang
Merdeka.com
Advertisement