Pemeriksaan dan Pemberian Hukuman PNS yang Tak Disiplin Dilakukan Secara Online

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan hukuman bagi Aparatur Sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar aturan larangan mudik di tengah Pandemi Covid-19 bisa ditunda. Penundaan sanksi tersebut dilakukan hingga masa penyebaran virus Corona ini berakhir.

"Proses (hukum disiplin) itu tetap dilakukan meskipun berlakunya nanti setelah pandemi selesai," kata Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Haryomo Dwi Putranto dalam konferensi pers virtual di akun YouTube @BKNgoidofficial, Jakarta, Senin (27/4).

Berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hal ini bisa saja dilakukan jika kondisi PNS tidak memungkinkan menjalankan hukuman dengan segera. Kondisi ini mengacu pada tempat PNS bekerja yang memiliki keterbatasan seperti jaringan internet. Sehingga proses pemeriksaan secara online terhambat.

Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran terkait pemeriksaan online bagi ASN yang melakukan pelanggaran. Namun, surat edaran yang berisikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Sebab dalam pelaksanaannya diperlukan koneksi internet yang bagus dan stabil.

"(Jadi) bukan berarti PNS tersebut tidak bisa diberikan hukuman, tetap proses itu dilakukan meskipun perlakuannya nanti setelah pandemi selesai," kata Yomo menerangkan.