8.157 Desa Telah Dapat BLT dengan Total Nilai Rp 70 Miliar

Ia menjelaskan, bantuan dalam bentuk non-tunai itu bukan berarti dalam bentuk sembako atau barang melainkan dalam bentuk uang yang ditransferkan.

“Ada yang cash ada yang cashless, tidak ada BLT Dana Desa dalam bentuk sembako. Dalam lapangan ada yang meminta seperti itu, saya jawab tidak bisa. Bumdes boleh menyiapkan sembako dan kebutuhan pokok, setelah mereka menerima uang BLT bisa belanja ke Bumdes, tapi kalau dalam bentuk barang akan menyebabkan perdebatan panjang,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Kepala Desa menggunakan cashless dalam memberikan BLT, agar lebih aman dibanding memberikan bantuan langsung.

“Bank siap membantu percepatan pembukaan buku rekening, ketika ingin melakukan pembukaan rekening tanpa bunga. Ini keamanannya terjamin situasi aman, cukup memberikan KTP saja. Itulah kenapa kita menyarankan dalam bentuk cashless,” ujarnya.

Abdul juga menghimbau kepada pemerintah daerah seperti Bupati dan Wali Kota untuk tidak mempersulit upaya-upaya untuk memberikan bantuan, dari pusat sudah diberikan kemudahan, tujuan dari mempermudah ini karena ini merupakan urusan kemanusiaan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bupati terhadap penyaluran dana desa ini. Sampai hari ini belum ada informasi apapun terkait upaya-upaya terhambat dalam BLT, perlu saya tegaskan agar semua memberikan infromasi seutuhnya,” tegasnya.

Semua ini dilakukan dalam upaya terhadap penanganan covid-19, oleh karena itu pemberian BLT dana desa semuanya disederhanakan terkait pendataan dampak covid-19, yang dilakukan oleh pihak RT langsung.

Penerima BLT itu yang diutamakan adalah bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, sehingga orang tersebut layak mendapatkan bantuan BLT.