Tak Punya Nomor Induk Kependudukan, Masyarakat Bisa Tetap Terima BLT

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tak mempersulit mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk masyarakat yang terdampak covid-19.

“Ketika ada warga yang tidak punya NIK tidak harus dipaksakan punya NIK tapi alamat ditulis selengkap-lengkapnya sebagai pertanggungjawaban, kemudahan ini dalam upaya kemanusiaan,”  kata Abdul dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Ia berharap dengan begitu tidak ada overlapping atau tumpang tindih praktek di lapangannya.  Meskipun pemberian BLT dana desa ini ada ketentuan maksimalnya bukan berarti tidak bisa dikembangkan.

“Misalnya satu desa yang terdampak banyak masih bisa diperluas lagi yang terpenting ada persetujuan dari Bupati atau Walikota. Untuk memastikan kalau data-data itu valid yang benar-benar  membutuhkan, sisi kemanusiaan harus di kedepankan,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak memberikan aturan atau kebijakan dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan BLT, melainkan penentuan itu diserahkan langsung kepada pihak Kepala Desa yang kemudian di data oleh masing-masing RT setempat.

“Kita juga memberikan ruang kepada kepala desa untuk memutuskan siapa saja yang layak mendapatkan BLT,” ujarnya.

Dia yakin dengan mempercayakan langsung kepada perangkat desa seperti, kepala desa, RW, RT, karang taruna, tokoh  masyarakat dan lainnya, tidak akan terjadi tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang lebih paham dan mengenal warga-warganya.

Sehingga tahu siapa saja yang berhak mendapatkan BLT, namun dirinya menegaskan kembali kalau yang paling berhak itu adalah warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat dampak covid-19.