Ringankan Beban Rakyat, Pemerintah Harus Segera Turunkan Harga BBM

Namun faktanya ungkap Firman, selama ini pemerintah melalui Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) memposisikan diri sebagai pelaku usaha dan rakyat sebagai konsumen. Dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen BUMN tergolong sebagai pelaku usaha.

Dengan kata lain tutur Firman, pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai pelaku usaha. Sehingga tidak heran jika yang jadi prioritas adalah mencari keuntungan bukan pelayanan publik atau kesejahteraan rakyat.

"Contoh terkait rendahnya pelayanan, kelangkaan dan tarif komoditas publik. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan rakyat sebagai konsumen menjadi tidak seimbang dan berada pada posisi yang lemah. Rakyat sebagai konsumen bisa menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan," sebut Firman.

Konsideran UU RI Nomor 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan, semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Penjelasan UUPK menyebutkan tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

"Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen," terang Firman.

Firman mengatakan jika pemerintah bersikukuh tidak menurunkan harga jual BBM, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dikatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Firman menuturkan persoalan tidak diturunkannya harga BBM di Indonesia, setelah harga BBM dunia turun bisa menjadi persoalan serius. Paling tidak kata Firman menyangkut hak politik, ekonomi dan sosial yang akan menjadi sorotan dunia.

"Karena semua orang di dunia tahu harga minyak mentah dunia turun yang tidak pernah terjadi selama dalam sejarah harga minyak serendah ini. Tapi mengapa harga BBM di Indonesia tidak turun," tegas Firman.

Firman menerangkan dalam konstitusi terdapat dua hal yang harus dijalankan, yaitu kewajiban konstitusional pemerintah dan hak konstitusional rakyat. Pelanggaran terhadap penurunan harga BBM dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusi sekaligus pelanggaran atas hak asasi rakyat sebagai konsumen. (Arie Nugraha)