Larangan Mudik PNS Bukan Mengekang, Tapi untuk Cegah Penyebaran Corona

Sementara itu, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN, Haryomo Dwi Putranto, menegaskan bahwa SE ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB yang 3 kali diterbitkan di tahun 2020, yang pada prinsipnya adalah larangan bagi para ASN untuk melakukan kegiatan mudik atau bepergian keluar daerah.

“Dalam tiga SE itu memang sudah dikategorikan mulai dari imbauan, larangan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Sehingga pasti banyak pertanyaan untuk menindaklanjuti SE itu bagaimana hukumannya dan cara-caranya pada SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2020,” kata Haryomo.

Adapun tiga SE yang dimaksudkan adalah, pertama SE Menpan- RB 36/2020 tentang Penbatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kedua, SE Menpan 41/2020. Apabila SE Menpan-RB Nomor 36/2020 sifatnya mengimbau, maka SE Menpan-RB Nomor 41/2020 ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, pemberian sanksi jika melanggar, dan kewajiban ASN memakai masker.

Kemudian yang ketiga adalah SE Menpan-RB 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menpan-RB No. 36/2020. Menurut Haryomo, tujuan SE ini adalah untuk mendukung program pemerintah atas instruksi Presiden, karena ASN sebagai role model untuk mengikuti instruksi Pemerintah, sehingga dapat diikuti oleh masyarakat.

“Semoga dengan SE ini justru berdampak pada ASN tidak melakukan mudik. Harapannya SE ini jadi alat preventif yang berakibat ASN berpikir ulang untuk melakukan kegiatan mudik di tengah situasi wabah ini,” pungkas Haryomo.