Pemerintah Rombak Kartu Prakerja Jadi Semi Bansos, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahudin, buka-bukaan terkait pergeseran skema program pelatihan prakerja yang saat ini menjadi semi bantuan sosial pemerintah.

Dia mengatakan memang awalnya kartu prakerja ini dirancang pada tahap awal untuk menitikberatkan kepada masyarakat yang belum masuk dunia kerja.

Di mama saat itu, pemerintah ingin agar angkatan muda atau sumber daya manusia (SDM) di Indonesia memiliki kompetensi dan daya saing di bidang industri. Caranya dengan membekali program platihan dari kartu prakerja itu sendiri, dengan menyasar masyarakat yang belum memiliki kesempatan bekerja.

"Tadinya kita menargetkan bahwa (program kartu prakerja) ini untuk angkatan muda yang belum berkesempatan bekerja kita lebih mendorong ini, untuk kepada masyarakat-masyarakat terbawah juga yang memang pendidikannya tidak mencapai sekolah menengah atas, atau sekolah menengah pertama ini mengapa kita memudahkan kepada masyarakat atau penerima manfaat tersebut," jelas dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (29/4).

Namun, seiring berjalanya waktu kondisi itu berubah ketika pandemi virus corona masuk ke Indonesia. Virus asal China itu membawa tekanan besar terhadap ekonomi Indonesia, mulai dari sektor industri, riil, pariwisata semua terdampak. Akibatnya, banyak masyarakat terancam kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Atas dasar itu, kemudian pemerintah merombak semua skema yang sudah dirancang. Dari yang sebelumnya hanya menitikberatkan kepada masyarakat yang belum bekerja, kini diperluas kepada masyarakat yang terdampak dari Covid-19.

Berbagai perhitungan pun dipertimbangkan oleh pemerintah. Mulai dengan menaikan anggaran kartu prakerja yang tadinya sebesar Rp10 triliun, kini menjadi Rp20 triliun. Alokasi tersebut digunakan melihat beban masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini cukup besar.

"Sehingga dari awal total anggaran kartu prakerja yang kita rencanakan 10 triliun menjadi 20 triliun dengan kita melakukan relokasi terhadap bentuk atau skema kartu prakerja ini yang akhirnya kita mendorong lebih bantuan sosialnya," kata dia.

"Kartu prakerja sebelumnya tidak pernah masuk ke dalam kelompok yang kita kelompokkan di dalam bantuan sosial manapun karena selama ini bantuan sosial yang kita dorong itu untuk 25 persen masyarakat terbawah bahkan saat ini kita naikkan menjadi 40 persen masyarakat ke bawah para peserta kartu pra kerja ini tidak di dalam 25 persen kelompok masyarakat terbawah tersebut. Jadi kita ambil kelompok ini supaya dimasukkan ke dalam kartu prakerja," dia menambahkan.