Pemerintah Bantah Atur Komisi Bagi Marketplace di Program Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahudin, menegaskan bahwa pemerintah tidak menentukan besaran komisi untuk marketplace atau platform digital yang ikut memberi pelatihan dalam program kartu prakerja.

Menurutnya, besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan ditentukan pemerintah.

"Kita tidak menentukan komisi yang wajar dan itu perjanjian antara platform dengan lembaga pelatihan. Jadi kita tidak ikut-ikutan di dalam aturan tersebut," jelas dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (29/4).

Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah mengatur mengenai pemungutan komisi oleh platform digital terhadap lembaga pelatihan Di dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) beleid tersebut dijelaskan, platform Digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari lembaga pelatihan yang melakukan kerja sama.

Adapun untuk besaran komisi nantinya diatur di dalam perjanjian kerja sama dan mendapat persetujuan dari manajemen pelaksana.

"Menagapa kita masukkan wajar, karena tidak tahu dan tidak mau tahu. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh tarik komisi. Boleh saja asal wajar menurut kedua belah pihak," kata dia.