DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN 2020

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Hal itu disampaikan Anis dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

“Saya minta pemerintah lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah, dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil," kata dia di Jakarta, Kamis (30/4).

Anis menjelaskan, anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana penanganan pandemi Covid-19, tidak muncul dengan informasi yang cukup dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan APBN 2020. Informasi yang terkandung di dalam perpres tersebut sangat terbatas, jauh berbeda apabila dibandingkan dengan muatan dalam UU APBN perubahan yang biasanya sangat transparan dan jelas.

Tidak transparannya informasi dalam Perubahan APBN 2020, dinilai Anis, menyebabkan publik berasumsi bahwa tambahan defisit Rp545,7 triliun, karena turunnya penerimaan negara Rp472,3 triliun ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp73,4 triliun. Dengan begitu, yang terlihat adalah kenaikan defisit menjadi Rp852,9 triliun, bukan karena stimulus untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

“Sebagian besarnya (defisit), justru untuk mengkompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun. Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah," ungkapnya.

Hal lain yang dipertanyakan Anis, terkait dengan paket stimulus yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk sektor kesehatan mencapai Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan Rp70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp150 triliun.