BKN Terbitkan Pedoman Tindakan Disiplin PNS yang Nekat Mudik, Begini Isinya

Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Dalam SE tersebut, diatur mekanisme penegakan disiplin PNS yang tercatat melanggar larangan mudik yang telah diterbitkan dalam SE Menpan-RB sebelumnya.

"Pertama, pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin melalui media elektronik oleh atasan langsung paling lambat 7  hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan secara virtual," kata Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono dalam keterangannya, Kamis (30/4/2020).

Apabila PNS yang akan diperiksa tidak hadir pada tanggal pemeriksaan virtual yang ditetapkan, maka dilakukan pemanggilan kedua.

Namun jika PNS tersebut tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam pemanggilan kedua, maka Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dengan alat bukti atau keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Kemudian yang kedua ialah mekanisme pemeriksaan pada prinsipnya dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan physical distancing atau protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah.

Namun proses pemeriksaan ini tentu dapat dilakukan secara virtual misalnya melalui teleconference. Pemeriksaan virtual ini dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dan disampaikan kepada PNS yang diperiksa melalui media elektronik.