Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran program pelatihan kartu prakerja sebesar Rp 1 juta menjadi bantuan sosial (bansos).
Sebab, desain kartu prakerja yang dirancang pemerintah sebelumnya telah dibentuk murni untuk pelatihan, kemudian digeser fungsinya menjadi bansos.
Baca Juga
Pemerintah ingin dana bantuan untuk pelatihan Rp1 juta tetap dipertahankan lantaran desain program sudah cukup baik meski sedikit ada perubahan skema. Namun, program tersebut tetap dibuat untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dengan berbagai pelatihan peningkatan kemampuan kerja dengan berbagai pelatihan yang ada.
Advertisement
"Ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Namun karena outbreak, maka didivide, ada bantalan sosial yang diberikan cash, namun kita nggak boleh give up dengan sistem pelatihannya," ujar dia dalam diskusi virtual melalui akun instagramnya, Jumat (1/5).
Bendahara Negara itu menambahkan, melalui Program Kartu Prakerja pemerintah juga sudah memberi BLT sebesar Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan. Besaran tersebut sama seperti program bansos lain yang juga digelontorkan pemerintah.
"Kemudian yang dipersoalkan, perlukan Rp 1 juta? Kemarin sudah direview, apakah itu justified, karena yang dipermasalahkan apakah memang kursusnya harganya segitu?," ujarnya
Â
Lakukan Evaluasi
Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan terus mengevaluasi program yang merupakan janje kampanye Presiden Joko Widodo itu. Pun dirinya juga tak persoalkan adanya kritik publik terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Kritik-kritik ini bagus, pemerintah jadi tahu kelemahannya di sini, bolongnya di sini dan pemerintah bukan seperti makhluk yang masukan tidak di dengar. Kritik sosial seperti ini akan masuk terus," ujar dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement