BPK Laporkan Implementasi Kurikulum 2013 Kemdikbud Tak Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan program penjamin mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang efektif.

Hal ini disampaikan Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPR di di Gedung DPR saat pembacaan IHPS Semester II Tahun 2019.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa program penjamin mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang efektif," kata Agung, Jakarta, Selasa (5/5).

Pemeriksaan dilakukan oleh BPK pada implementasi kurikulum 2013 tahun ajaran 2016-2017 dan tahun ajaran 2018-2019. Dalam pemeriksaan ini melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 48 objek pemeriksaan yang berhubungan. Di antaranya meliputi 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah daerah kabupaten dan 8 pemerintah kota.

Dalam laporan yang sama, BPK menilai hanya 4 pemerintah provinsi yaang cukup efektif dalam menjalankan program. Lalu ada 25 pemerintah daerah yang menjalankan kurang efektif menjalankan program dan 19 pemerintah daerah tidak efektif dalam menjalankan program.

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini BPK memeriksa pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016-2018.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Dalam Negeri dan 60 entitas pemeriksaan dilingkungan pemerintah daerah. Di antaranya 6 pemerintah provinsi, 45 pemerintah kabupaten dan 9 pemerintah kota.

"Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan," kata Agung.