Serap Korban PHK Akibat Corona, Kemenperin Kembangkan Wirausaha IKM

Tingkatkan Volume KUR, OJK Bentuk Sistem Klaster untuk UKM — Perajin memproduksi sepatu di sebuah rumah industri di Jakarta, Selasa (6/3). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Menko Perekonomian untuk meningkatkan volume dan kualitas kredit usaha kecil dan menengah (UKM). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong pemulihan sektor industri di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini guna menjaga roda perekonomian nasional agar tetapberputar, tentunya dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

“Pandemi Covid-19 telah menghentikan sejumlah sektor industri. Pabrik menyetop operasionalnyadan karyawan terpaksa dirumahkan,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil(IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam di Jakarta, Rabu (6/5).

Dirjen IKFT memaparkan, persoalan yang saat ini dihadapi para pelaku industri tersebut, mulai dari penundaan kontrak dan pembatalan pesanan, penurunan produksi dan penjualan, hinggapermintaan yang susut.

“Bahkan, sampai ada yang terpaksa melakukan pengurangan pegawai akibatpenurunan kapasitas produksi,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, Kemenperin mencari solusi untuk segera memperbaiki kinerja industri manufakturdi tanah air yang terimbas pandemi Covid-19.

Misalnya, di sektor industri agro, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Selain itu, memfasilitasi dan koordinasi terkait penyerapan produk industri agro di dalam negeri serta untuk ekspor produk industri agro.

Selanjutnya, di sektor IKFT, langkah yang akan dilakukan Kemenperin, meliputi pengadaan mesin atau peralatan peningkatan produksi bahan baku jamu atau herbal berstandar atau fitofarmaka yang berkhasiat untuk daya tahan tubuh, serta produksi antibodi dan pelega pernafasan.

Kemudian, verifikasi produsen bahan baku Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan baku masker, serta fasilitasi supply-chain and business matching dengan produsen APD dan masker.

Di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE), Kemenperin melakukan fasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan darurat bencana atau peningkatan populasi startup company software content, memanfaatkan Alat Mekanis Multi Guna Pedesaan (AMMDes) atau yang juga dikenal dengan mobil pedesaan dalam percepatan penanganan Covid-19, serta pengadaan alat pengujian terhadap akurasi dan keandalan alat ventilator dalam rangka pembuatan prototipe ventilator.

“Selain itu, fasilitasi penanganan industri permesinan yang terdampak Covid-19 dan pengembangan industri ventilator nasional serta pendampingan industri yang terdampak penyebaran Covid-19dalam mendapatkan bahan baku industri logam,” tutur Khayam.

2 dari 2 halaman

Industri Kecil dan Menengah

Meningkatkan Produksi Ikm — Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan komponen kendaraan bermotor di industri logam Bengle, Tegal, Rabu (10/10). Kementerian Perindustrian menargetkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) tumbuh 11 persen hingga akhir 2018 . (Liputan6.com/HO/Eko)

Bagi sektor industri kecil menengah (IKM), Kemenperin bakal melakukan program pengembangan wirausaha IKM terutama untuk pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19.

Berikutnya, pengembangan sentra IKM yang ikut terdampak, akan dilakukan fasilitasi pemenuhan bahan baku dan bahan penolong, serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM.

"Kemenperin juga memiliki program pengembangan produk IKM serta program restrukturisasi mesindan peralatan untuk IKM yang terdampak Covid-19,” imbuhnya.

Kemudian, dalam satuan kerja Kemenperin di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndustri (BPSDMI) turut memproduksi alat penanganan Covid-19 seperti hand sanitizer, disinfectantchamber, APD, face shield, dan masker. Kemenperin pun ikut mengambil peran dalam program kartuPra-Kerja dengan menggunakan skema Diklat 3 in 1.

Kemenperin juga terus mengawal percepatan pembangunan kawasan industri prioritas RPJMN 2020-2024 dalam masa pandemi dan pasca-Covid-19.

Selain itu, dalam masa kedaruratan Covid-19, selalumenjalin koordinasi dengan pemerintah daerah terkait operasional dan mobilitas kegiatan industriserta pengawasan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agarbenar-benar sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan wabah Covid-19.

Oleh karenanya, Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasanindustri yang memiliki IOMKI.

“Ini merupakan langkah pengawasan IOMKI secara elektronik, yang juga didukung oleh pengawasan di lapangan,” tegas Khayam.

Naik 6,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Landasan Kuat Kenaikan Upah Minimum 2025