Cegah Penyebaran Corona, Pemerintah Didesak Bentuk Deputi Transportasi di Gugus Tugas Covid-19

Aktivitas Terminal Kampung Rambutan Masih Kosong — Suasana Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi, Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (7/5/2020). Meski Menhub Budi Karya Sumadi mengijinkan kembali seluruh moda transportasi beroperasi kembali namun aktivitas di terminal bus AKAP Kampung Rambutan masih terlihat kosong. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah didorong untuk segera membentuk Deputi Transportasi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Covid-19. Saat ini masih banyak layanan pada transportasi di luar Jawa yang belum tersentuh protokol kesehatan.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan, adanya deputi transportasi bukan hanya mengurusi masalah boleh tidaknya mudik, tapi juga persoalan di bidang transportasi yang makin bertambah selama masa pandemi virus Corona.

"Seperti, semua pemda di Jabodebatek mengusulkan menutup operasional KRL Jabodetabek, karena ditemukan tiga penumpang KRL kedapatan positif mengidap virus corona," ujar dia dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com, Jumat (8/5/2020).

Belum lagi, ia menambahkan, masih banyak layanan pada transportasi perairan seperti sungai, danau dan penyeberangan di luar Jawa yang belum tersentuh protokol kesehatan pencegahan Corona Covid-19.

"Transportasi sungai di Kaltim belum tertangani dengan baik seusai protokol kesehatan, karena keterbatasanya sarana, sumber daya manusia dan anggaran. Demikian pula hal yang sama untuk angkutan penyeberangan di Kaltara, hampir sama kasusnya. Hal yang sama juga berlaku di wilayah perairan yang lain di wiyah Indonesia," tuturnya.

"Jangan hanya terpusat di Jawa dan wilayah Jabodetabek, namun di daerah juga perlu penanganan yang sama untuk memutus penularan virus Corona," kecam Djoko.

2 dari 2 halaman

Tidak Mudik

Sekarang ini, ia melanjutkan, pemerintah daerah sudah tidak menyiapkan untuk menerima pemudik. Mereka disebutnya sudah disibukkan untuk menangani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing.

Oleh karenanya, Djoko meminta masyarakat untuk tidak mudik dulu sebagai pilihan memutus mata rantai penyebaran virus corona ke daerah.

"Selain pemerintah, peran tokoh agama dan masyarakat juga diperlukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar tidak mudik. Kasihanilah keluarga dan lingkungan kita demi menjaga kesehatan bersama. Tingkatkan ibadah dan tinggalkan budaya mudik di tahun 2020," imbuhnya.