Industri Hasil Tembakau Minta Perlindungan Pemerintah di Tengah Pandemi

Dari aturan tersebut Indonesia memiliki beragam jenis pabrikan yang berbeda-beda tergantung kapasitas produksi mereka. Atas dasar itu pula pemerintah menetapkan tarif cukai yang berbeda.

Oleh karena itu, Agus menekankan pentingnya untuk memastikan pembagian kategori itu tetap sebagaimana mestinya agar mampu menjaga eksistensi komoditas tembakau nasional. Terlebih hal ini menyangkut sumber mata pencaharian sekitar tiga juta petani dan menghidupkan sekitar 245.371 ribu hektare lahan.

"Demi melindungi para petani tembakau yang sangat bergantung pada kelangsungan bisnis industri rokok di Indonesia, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang stabil terhadap IHT di masa depan tanpa perlu terus mengubah yang sudah ada," urai dia.

Pabrikan rokok kecil dan menengah merupakan penyerap tembakau kualitas standar terbesar. Dalam praktiknya, perbedaan grade tembakau juga mempengaruhi penyerapan oleh masing-masing pabrikan.

Kualitas tinggi biasanya akan dipasok ke perusahaan-perusahaan rokok besar, sedangkan kualitas standar akan diambil oleh pabrik rumahan. Hal ini membuat komoditas tembakau di Indonesia memiliki pasarnya sendiri dan menumbuhkan banyak skala pabrikan di berbagai provinsi.

"Selain itu, pabrikan rokok kecil dan menengah juga merupakan penyuplai rokok dengan harga ekonomis kepada konsumen kelas menengah ke bawah. Heterogenitas ini penting untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat dari kelas ekonomi yang beragam sekaligus menjadi mata pencaharian utama untuk menyambung kehidupan," ucapnya.

Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Djoko Wahyudi meminta pemerintah lebih peka dalam membuat kebijakan yang bisa berdampak pada kelangsungan industri tembakau. Apalagi industri hasil tembakau (IHT) kini tengah mengalami kondisi ekonomi tidak kondusif imbas perlambatan ekonomi besar-besaran karena dampak pandemi covid-19.

"Kita punya banyak sekali mitra usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada kestabilan peraturan. Adanya wacana-wacana perubahan kebijakan agar tidak dilanjutkan, karena akan menyulitkan perusahaan untuk membangun strategi khususnya di masa penurunan ekonomi yang terjadi sebagai dampak wabah covid-19 ini," ujar Djoko. (mdk/idr)