Iuran BPJS Kesehatan Seharusnya Tak Naik di Tengah Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres ini pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Sementara itu, untuk kelas III baru akan naik pada 2021.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, seharusnya iuran BPJS Kesehatan tak perlu naik apalagi di masa pandemi Virus Corona saat ini. Menurutnya, BPJS seharusnya bisa menutup beban tahun ini dengan iuran lama bahkan bisa memperoleh surplus.

"Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit, bukan dengan menaikkan iuran apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini. Presiden harus melakukan evaluasi kepada seluruh anak buahnya yang terkait JKN, terutama evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan," ujarnya kepada Merdeka.com, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Dalam perhitungannya, BPJS kesehatan tahun ini bisa surplus apabila disiplin dalam melakukan berbagai tindakan antisipasi pembengkakan tagihan. Dari sisi beban biaya, tahun lalu beban biaya mencapai Rp 108 triliun.

"Kalau pun naik 10 persen di 2020 maka beban biaya jadi Rp118,8 Triliun. Ditambah utang BPJS ke rumah sakit-rumah sakit di 2019 yaitu Rp15 Triliun. Jadi total Rp133,3 Triliun. Ini ditambah biaya operasional BPJS Kesehatan sekitar Rp5 Triliun," jelasnya.

Dari analisa biaya tersebut, dia melanjutkan, seharusnya BPJS Kesehatan bisa surplus di 2020 sebesar Rp1,7 Triliun. Itu pun surplus bisa lebih besar bila BPJS mau serius mengawasi fraud di rumah sakit dan mengawasi puskesmas serta klinik yang suka merujuk pasien ke rumah sakit sehingga biaya muncul di rumah sakit.

"Belum lagi kalau BPJS mampu menagih utang iuran dari peserta yg satu bulan nilainya Rp3,4 Triliun. Bila Pemerintah menerapkan PP 86 tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik maka utang iuran bisa didapat lebih besar sehingga menjadi pendapatan riil BPJS Kesehatan," paparnya.

Timboel melanjutkan, langkah lain yang harus diambil adalah melakukan cleansing data PBI (Penerima Bantuan Iuran). Sebab, selama ini banyak kerancuan kepesertaan yang membuat peserta di kelas 1 dan 2 banyak yang masuk ke kelas 3 agar mendapat iuran yang lebih murah.

"Bila memang penghuni kelas 3 mandiri miskin ya masukkan saja ke PBI, sementara yang mampu, bayar sendiri tanpa subsidi. Saya kira UU SJSN dan UU BPJS tidak boleh dilanggar oleh Pepres Nomor 64 ini. Kalau Pemerintah mau seperti Perpres 64 ini ya lakukan saja Perppu terhadap UU SJSN dan UU BPJS untuk memuluskan Perpres 64 tersebut," tandasnya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber :  Merdeka.com